Kepala DPMD Pangkep menyampaikan sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pilkades kepada masyarakat Desa Punranga, didampingi sejumlah unsur terkait menjelang pelaksanaan Pilkades 17 Desember 2026.
Pangkep, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menggencarkan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) menjelang pelaksanaan pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Desember 2026. Sosialisasi menyasar delapan desa untuk memastikan masyarakat, panitia, dan bakal calon kepala desa memahami ketentuan serta tahapan pemilihan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pangkep, Dzulfadli, mengatakan sosialisasi dilakukan secara langsung di desa-desa yang akan menyelenggarakan Pilkades guna mencegah perbedaan penafsiran terhadap regulasi.
"Sasarannya langsung ke masyarakat. Bagaimana informasi terkait regulasi Pilkades ini bisa sampai ke masyarakat, sehingga tidak ada lagi multitafsir dalam memahami aturan," ujar Dzulfadli, di Kabupaten Pangkep, , Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (12/11/2026).
Delapan desa yang menjadi sasaran sosialisasi meliputi Desa Panaikang, Batara, Alesipitto, Taraweang, Parenreng, Punranga, Pammas, dan Kanyurang.
Menurut Dzulfadli, pelaksanaan sosialisasi melibatkan sejumlah instansi, antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Keterlibatan berbagai instansi tersebut ditujukan untuk memperkuat koordinasi sekaligus memberikan pemahaman mengenai regulasi, mekanisme, dan persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
Selain masyarakat, sosialisasi juga ditujukan kepada panitia Pilkades dan pemerintah desa agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai ketentuan administrasi serta tahapan pemilihan.
Dzulfadli menjelaskan bahwa persiapan perlu dilakukan lebih awal, terutama terkait pembentukan panitia, kelengkapan administrasi, serta persyaratan bagi masyarakat yang berminat mencalonkan diri sebagai kepala desa.
"Kami ingin panitia, pemerintah desa, maupun masyarakat bisa lebih awal mempersiapkan segala persyaratan, termasuk bagi warga yang ingin maju sebagai bakal calon kepala desa," jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa terdapat tujuh desa yang akan melaksanakan Pilkades reguler menyusul berakhirnya masa jabatan kepala desa. Sementara itu, satu desa lainnya dijadwalkan melaksanakan pemilihan kepala desa antarwaktu (PAW).
DPMD Kabupaten Pangkep berharap sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2026 dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus meminimalkan potensi persoalan akibat perbedaan penafsiran aturan.
Dengan persiapan yang matang, pelaksanaan Pilkades pada 17 Desember 2026 diharapkan berlangsung tertib, transparan, demokratis, dan kondusif serta menghasilkan kepala desa yang memperoleh kepercayaan masyarakat.
(Mcpangkep/FAI)
