Wabup Alif Buka Sosialisasi Pengarusutamaan Gender, Wujudkan Pembangunan Gresik yang Inklusif
Gresik, InfoPublik – Kesetaraan gender dalam pembangunan tidak cukup berhenti pada wacana. Perempuan dan laki-laki perlu memperoleh akses, kesempatan, serta manfaat yang adil, termasuk dalam pelayanan kesehatan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mendorong prinsip tersebut diterapkan dalam kebijakan dan program pembangunan, salah satunya melalui layanan kesehatan bagi warga yang memiliki KTP Gresik.
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menegaskan hal itu saat membuka Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Masyarakat Tahun 2026 di Ruang Mandala Bakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Kamis (12/11/2026).
“Kesetaraan gender bukanlah upaya untuk mempertentangkan atau menyaingi peran salah satu pihak, melainkan bagaimana laki-laki dan perempuan dapat saling bermitra, berkolaborasi, dan menguatkan dalam berbagai sektor kehidupan,” ujar Alif.
Menurutnya, pengarusutamaan gender harus menjadi bagian dari seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hingga pengawasan. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pemerintah diharapkan memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang adil bagi perempuan maupun laki-laki.
Alif mencontohkan penerapan prinsip kesetaraan melalui pelayanan kesehatan di Gresik. Ia menegaskan, warga yang memiliki KTP Gresik dapat memperoleh pelayanan kesehatan gratis di puskesmas ketika sakit, sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa membedakan jenis kelamin.
“Pokoknya punya KTP Gresik, kalau sakit ke puskesmas, gratis. Kami tidak membedakan ini laki-laki atau perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan pelayanan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Gresik telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp120 miliar untuk program Universal Health Coverage (UHC) sebagai bagian dari upaya memastikan masyarakat memperoleh jaminan pelayanan kesehatan.
Bagi Alif, akses layanan kesehatan merupakan salah satu contoh bagaimana kebijakan publik perlu menjangkau masyarakat secara adil. Prinsip serupa, menurutnya, harus diterapkan dalam sektor lain agar kesempatan berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan tidak dibatasi oleh perbedaan gender.
Pemkab Gresik menilai pelaksanaan PUG membutuhkan dukungan masyarakat, bukan hanya kebijakan dan pengawasan pemerintah. Karena itu, peserta sosialisasi diharapkan turut menyebarluaskan pemahaman mengenai kesetaraan gender di lingkungan masing-masing.
“Kami tidak bisa mengawasi sendiri. Kami tidak bisa bertemu sampai 1,3 juta orang. Karena itu, kami titip masyarakat Kabupaten Gresik kepada Bapak Ibu semua untuk membantu menyampaikan dan meluruskan informasi kepada masyarakat,” ungkap Alif.
Ia mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, pondok pesantren, organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan, dan instansi vertikal. Kerja sama lintas sektor tersebut diperlukan agar pemahaman mengenai kesetaraan gender dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses pembangunan.
Sementara itu, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik Titik Ernawati melaporkan, kegiatan tersebut diikuti 200 peserta dari berbagai unsur, termasuk perguruan tinggi, pondok pesantren, organisasi perempuan, lembaga masyarakat, dan instansi vertikal.
Sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep, strategi, dan penerapan PUG, sekaligus mendorong keterlibatan aktif perempuan dan laki-laki dalam pembangunan yang responsif gender, inklusif, dan berkeadilan.
Materi disampaikan oleh Luluk Farida Mukhtar, Dewan Pembina Pondok Pesantren PPAI Darunajah Malang, dan Ubaidillah, Ketua PC ISNU Kabupaten Gresik, dengan moderator Nur Khosiah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Gresik Sinta Puspitasari Asluchul Alif, perwakilan Kementerian Agama, perguruan tinggi, pondok pesantren, organisasi perempuan dan kemasyarakatan, forum anak, karang taruna, organisasi pemuda, serta unsur lintas agama dan instansi vertikal.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Gresik berharap prinsip kesetaraan gender semakin terintegrasi dalam kebijakan dan program pembangunan. Tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen tersebut tercermin dalam pelaksanaan program, sehingga seluruh warga memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan.
