Wabup Gresik Pastikan Akses Kesehatan Gratis Berbasis KTP dan Instruksikan Akselerasi Transformasi Digital Puskesmas
Gresik, InfoPublik – Warga ber-KTP Gresik yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas berhak mendapatkan layanan gratis sesuai indikasi medis, tanpa dibedakan berdasarkan status kepesertaan BPJS Kesehatan. Untuk memastikan hak tersebut terpenuhi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik juga mendorong digitalisasi pelayanan puskesmas agar proses administrasi lebih cepat dan antrean pasien dapat dikurangi.
Komitmen itu ditegaskan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat menghadiri Workshop Penguatan Promosi Kesehatan (Promkes) di Puskesmas melalui Strategi Komunikasi yang Efektif dan Inovatif di Hall Hotel Aston, Rabu (11/11/2026).
“Saya bersama Pak Bupati dan Bu Kadinkes sudah sepaham bahwa orang yang punya KTP Gresik itu kalau ke puskesmas dan sesuai dengan indikasi medis bahwa dia itu sakit, maka gratis. Ini tidak boleh ada perbedaan lagi,” tegas Alif.
Ia meminta seluruh petugas kesehatan memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak menjadi penghalang bagi warga untuk memperoleh pelayanan sesuai kebijakan pemerintah daerah. Kepala puskesmas dan jajaran manajemen rumah sakit umum daerah (RSUD) juga diminta mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam memberikan layanan.
Menurut Alif, pemerintah daerah berkomitmen mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan, termasuk ketersediaan obat-obatan serta sarana dan prasarana. Dengan dukungan tersebut, fasilitas kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal tanpa diskriminasi.
Di sisi lain, Pemkab Gresik menyiapkan transformasi digital di puskesmas untuk mengatasi persoalan antrean dan mempercepat proses pelayanan, mulai dari pendaftaran pasien hingga pengambilan obat.
Digitalisasi dinilai dapat menyederhanakan alur administrasi sekaligus meningkatkan efektivitas tata kelola fasilitas kesehatan. Pemkab Gresik berencana menyiapkan proyek percontohan (pilot project) sistem pendaftaran dan pelayanan digital terintegrasi, terutama di puskesmas dengan tingkat kunjungan pasien tinggi.
“Kalau IT-nya benar dan betul, orang datang langsung ke anjungan yang sudah daftar online maupun yang lain sampai obat, ini jalannya secara digital. Menurut saya, ini bisa mengurangi kemacetan pelayanan kepada masyarakat. Kita harus berbenah, harus berubah,” ujar Alif.
Melalui sistem tersebut, proses pelayanan diharapkan menjadi lebih tertata. Namun, penerapannya juga membutuhkan kesiapan infrastruktur, integrasi sistem, dan sumber daya manusia agar digitalisasi benar-benar memudahkan pasien, bukan justru menambah tahapan pelayanan.
Selain akses dan kecepatan pelayanan, Alif menyoroti pentingnya memperkuat promosi kesehatan sebagai bagian dari upaya mencegah penyakit. Menurutnya, pembangunan kesehatan tidak boleh hanya berorientasi pada pengobatan atau kuratif, tetapi harus lebih menekankan pendekatan promotif dan preventif.
Ia menilai keberhasilan promosi kesehatan tidak cukup diukur dari jumlah penyuluhan atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Ukuran yang lebih penting adalah perubahan perilaku masyarakat dan meningkatnya kesadaran untuk menjaga kesehatan sehingga risiko penyakit dapat ditekan.
“Promkes ini adalah preventif. Kita tidak bicara tentang kuratif yang terlalu tinggi. Jika yang datang ke puskesmas banyak, itu tanda tanya apakah Promkes-nya berhasil atau tidak. Harusnya kalau Promkes-nya berhasil, maka banyak orang yang tidak sakit,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa evaluasi program promosi kesehatan perlu melihat dampaknya terhadap masyarakat, bukan sekadar menghitung jumlah kegiatan. Tingginya kunjungan pasien, menurut Alif, juga perlu menjadi bahan evaluasi untuk menilai efektivitas upaya pencegahan penyakit yang telah dilakukan.
Ia menegaskan, promosi kesehatan bukan sekadar menyampaikan informasi atau menggelar penyuluhan, melainkan memberdayakan masyarakat agar mampu menjaga kesehatannya secara mandiri.
Tantangan itu semakin besar seiring perkembangan teknologi informasi, perubahan pola komunikasi, serta beragamnya karakteristik sosial dan budaya masyarakat. Karena itu, tenaga kesehatan perlu mengemas pesan kesehatan secara efektif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan warga.
Workshop yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik pada 11–12 November 2026 tersebut menghadirkan narasumber Khanif Rosidin dan Afini Putri dari Info Gresik. Kegiatan ini diikuti para kepala puskesmas beserta tim teknologi informasi (TI) puskesmas se-Kabupaten Gresik.
Melalui penguatan komunikasi kesehatan dan percepatan digitalisasi, Pemkab Gresik berupaya membangun pelayanan yang tidak hanya mudah diakses dan efisien, tetapi juga mampu mendorong masyarakat lebih sadar menjaga kesehatan. Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan layanan gratis terlaksana secara konsisten dan sistem digital benar-benar memangkas waktu tunggu pasien.
