Koordinator Wilker KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, saat memberikan sambutan pada Penguatan Kapasitas HAM bagi masyarakat Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Rabu (11/11/2026). (F.AKP-KemenHAM)
Bone Bolango, InfoPublik — Perlindungan perempuan dan anak tidak cukup hanya mengandalkan aturan hukum. Kesadaran keluarga, kepedulian lingkungan, dan keberanian masyarakat mencegah kekerasan menjadi kunci agar setiap warga dapat hidup aman dan bermartabat.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo di Aula Kantor Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang diikuti puluhan warga itu menitikberatkan pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak, bentuk-bentuk pelanggaran HAM, serta langkah pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, menjelaskan pemahaman HAM bukan semata-mata untuk mendorong seseorang menuntut haknya, melainkan juga membangun kesadaran untuk menghormati hak orang lain.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa setiap orang memiliki hak yang harus dihormati. Kesadaran tersebut penting agar persoalan yang muncul di lingkungan keluarga maupun antartetangga tidak berujung pada tindakan kekerasan atau main hakim sendiri.
“Ketika kita memahami HAM, kita juga belajar menghormati hak orang lain, menahan diri, dan mencari penyelesaian melalui musyawarah,” ujar Sarton Dali.
Sarton menegaskan, perempuan dan anak termasuk kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena berisiko mengalami diskriminasi, kekerasan, penelantaran, maupun perlakuan sewenang-wenang. Sarton juga mengingatkan bahwa kekerasan tidak hanya berbentuk tindakan fisik. Kekerasan psikologis, kekerasan seksual, perkawinan anak, diskriminasi, hingga tindak pidana perdagangan orang merupakan persoalan yang harus diwaspadai bersama.
Karena itu, masyarakat diminta membangun lingkungan yang aman dengan membiasakan komunikasi yang baik, memberikan ruang bagi anak untuk berkembang, serta tidak membenarkan kekerasan dengan alasan mendisiplinkan atau mendidik. Ia juga menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang setara kepada perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, pendidikan, maupun pembangunan desa.
Dalam penanganan kasus, masyarakat didorong untuk mengutamakan keselamatan korban, memberikan dukungan, serta menghubungi pihak atau lembaga berwenang sesuai kebutuhan. Persoalan yang mengandung unsur kekerasan dan tindak pidana tidak boleh dibiarkan atau diselesaikan dengan tindakan balasan.
Sementara itu, Sekretaris Desa Toto Utara, Misrawaty I. Dalu, yang mewakili Penjabat Kepala Desa, menyampaikan apresiasi kepada KemenHAM Wilayah Kerja Gorontalo atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai penguatan kapasitas HAM penting untuk mendorong terwujudnya tata kelola desa yang melindungi seluruh warga tanpa terkecuali.
“Pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan setiap individu merupakan landasan dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik,” demikian ucap Sarton.
Melalui kegiatan tersebut, KemenHAM Wilayah Kerja Gorontalo berharap pemahaman mengenai HAM tidak berhenti pada forum sosialisasi, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, hingga penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan meningkatnya kesadaran warga, perlindungan perempuan dan anak diharapkan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah atau aparat penegak hukum. (mcgorontaloprov/rls/akp)
