Koordinasi dan peninjauan terhadap lokasi lahan hibah Brigif 22 Otamanasa yang berada di wilayah Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. (foto Yaser)
Gorontalo Utara, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan koordinasi dan peninjauan terhadap lokasi lahan hibah Brigif 22 Otamanasa yang berada di wilayah Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara.
Kegiatan itu merupakan tindak lanjut atas adanya pengaduan masyarakat dari keluarga ahli waris almarhum Abdullah bin Mesper Alamri terkait permasalahan lahan tanah hibah Brigif 22 Otamanasa yang berlokasi di area Yonif-TP 824 MO’E’A, pada tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Bumi Sumalata Indah dengan Sertifikat HGU Nomor 01 tahun 1989.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, Yaser Arafat Dama, hadir bersama unsur perangkat daerah terkait sebagai bagian dari koordinasi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
"Peninjauan lapangan pada 8–10 November 2026 kemarin melibatkan sejumlah perangkat daerah, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR-PKP), Biro Pemkesra, Biro Hukum, serta Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo," kata Yaser Arafat Dama, Rabu (11/11/2026).
Yaser menjelaskan, kegiatan itu bertujuan untuk memperoleh informasi dan kejelasan secara langsung mengenai kondisi fisik lahan, status penguasaan tanah, serta mengidentifikasi batas-batas lokasi yang menjadi objek pengaduan terkait tanah hibah dimaksud.
Keterlibatan Biro Pemkesra dalam kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam mendukung sinergi antarperangkat daerah untuk menindaklanjuti persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan peninjauan langsung ke lokasi, diharapkan seluruh informasi yang berkaitan dengan objek lahan dapat dihimpun secara komprehensif sebagai bahan klarifikasi dan pertimbangan dalam menentukan langkah tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengedepankan koordinasi, kehati-hatian, dan ketelitian administratif dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan aset dan status pertanahan, sehingga setiap langkah yang diambil memiliki dasar informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Yaser.
Biro Pemkesra Provinsi Gorontalo terus mendukung upaya koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah dalam rangka memastikan setiap persoalan pemerintahan dapat ditangani secara terarah, transparan, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing. (mcgorontaloprov/yaser)
