Fasilitasi Perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan Sosialisasi Teknis terkait Penerapan Kebijakan Akuntansi PSAP Nomor 18, 19, dan 20. (Foto Septian)
Kota Gorontalo, InfoPublik – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel menekankan pentingnya pemahaman dan kesamaan persepsi seluruh perangkat daerah terhadap penerapan kebijakan akuntansi pemerintahan.
"Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan akuntansi pemerintahan sesuai dengan perkembangan standar akuntansi pemerintahan, " kata Sukril Fasilitasi Perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan Sosialisasi Teknis terkait Penerapan Kebijakan Akuntansi PSAP Nomor 18, 19, dan 20, Senin (9/11/2026).
Sukril menyatakan, kegiatan itu sekaligus mendorong penyesuaian kebijakan akuntansi daerah melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah agar selaras dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
Melalui kegiatan itu, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat memahami substansi perubahan standar akuntansi pemerintahan dan mampu menerapkannya secara tepat, konsisten, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, fasilitasi perubahan Perkada diharapkan dapat menghasilkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang lebih mutakhir, terarah, dan selaras dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Kegiatan itu merupakan salah satu komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui BKAD dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Kegiatan ini berlandaskan pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan terbitnya PSAP nomor 18,19 dan 20.
Hadir sebagai narasumber utama, Budi Mulyana, selaku anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).
Dalam pemaparannya, narasumber memberikan penjelasan teknis mengenai substansi dan penerapan PSAP Nomor 18, 19, dan 20, termasuk implikasinya terhadap kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Sosialisasi ini juga menjadi ruang diskusi dan konsultasi bagi peserta untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait penyesuaian kebijakan akuntansi serta implementasinya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. (mcgorontaloprov/Septian)
