Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan merupakan wujud nyata gerakan "gotong royong raksasa" seluruh elemen bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Menko Muhaimin dalam penganugerahan Satya JKN Award 2026, di Jakarta, Jumat (30/10/2026), sebuah momentum penting untuk mengapresiasi komitmen badan usaha dan pemerintah daerah dalam mendukung jaminan kesehatan masyarakat.
Dalam perhelatan tersebut, Menko Muhaimin membagikan perbincangannya dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan mengenai dampak positif atas dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Kehadiran suntikan dana sebesar Rp20 triliun telah memberikan angin segar dan dorongan optimisme baru bagi pengelolaan jaminan kesehatan di tanah air.
Menurutnya, ketika ditanyakan mengenai kabar pasca-alokasi dana dari pemerintah pusat, Dirut BPJS Kesehatan mengonfirmasi bahwa dana sebesar Rp10 triliun dari total suntikan Rp20 triliun yang dialokasikan tersebut telah mulai turun.
Muhaimin menyampaikan apresiasi tinggi atas komitmen Presiden dan dukungan APBN yang dinilainya sebagai bagian integral dalam menjaga pilar jaminan sosial kesehatan masyarakat.
Menurutnya, alokasi APBN harus menjadi stimulan yang efektif agar penyelenggaraan JKN tumbuh makin kokoh dan menjamin layanan dasar masyarakat tetap terjaga secara berkelanjutan.
Menko juga mengingatkan bahwa jaminan kesehatan nasional merupakan perintah konstitusi yang tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat keterbatasan anggaran pemerintah, keberlanjutan (sustainability) JKN tidak dapat dipikul oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan partisipasi aktif seluruh pihak.
Guna memperkuat ekosistem tersebut, Menko Muhaimin menyerukan pentingnya memelihara semangat gotong royong raksasa. Prinsip utama yang diusung dalam gerakan gotong royong ini adalah kebersamaan untuk saling menopang antarwarga negara.