Petugas Penegakkan Hukum (Gakkum) Kemenhut terus melakukan penyelidikan penyebab karhutla di berbagai lokasi. (Foto: Humas Kemenhut)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penegakan hukum, pemulihan habitat, serta pengembangan ekonomi hijau. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman api, tetapi berlanjut pada pemulihan kawasan terdampak dan perlindungan ekosistem dalam jangka panjang.
Data Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) per 11 November 2026 menunjukkan jumlah titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) turun dari 338 titik menjadi 55 titik. Sementara itu, di enam provinsi prioritas, jumlahnya berkurang dari 86 titik menjadi 14 titik.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenhut, Ristianto Pribadi, menyatakan, operasi pemadaman, patroli, dan pengecekan lapangan (groundcheck) tetap dilanjutkan. Perhatian khusus diberikan pada lahan gambut di Sumatra Selatan yang berpotensi menyimpan bara api dan memicu kebakaran kembali.
"Operasi pemadaman, patroli, dan groundcheck tetap dilanjutkan, terutama di lahan gambut Sumatera Selatan yang berpotensi menyimpan bara api dan memicu kebakaran kembali," ujar Ristyanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Selain melanjutkan operasi di lapangan, Kemenhut memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor kehutanan, khususnya yang berkaitan dengan penanganan karhutla. Sebanyak 32 subjek hukum telah dikenai sanksi administratif, terdiri atas lima pencabutan izin, 19 pembekuan izin, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.
Pemerintah juga memproses hukum 241 orang dan 93 korporasi. Adapun temuan kebakaran mencakup area seluas 33.514,01 hektare (ha) di wilayah konsesi 57 badan usaha yang tersebar di delapan provinsi.
Sanksi administratif tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pihak yang bertanggung jawab tidak mengabaikan kawasan terdampak. Pembekuan izin dan paksaan pemulihan juga diarahkan untuk mendorong pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan.
Di bidang konservasi, pemulihan habitat di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, mulai menunjukkan perkembangan. Jumlah satwa liar yang terpantau meningkat dari 17 jenis pada 2024 menjadi 25 jenis pada 2026, termasuk gajah Sumatra dan harimau Sumatra.
Upaya pemulihan dilakukan melalui rehabilitasi habitat, penertiban perkebunan ilegal bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), penguatan patroli dan pengamanan kawasan, serta relokasi warga secara bertahap.
Penertiban juga dilakukan di Suaka Margasatwa Lamandau dengan menumbangkan 11.180 pohon sawit ilegal. Langkah ini ditujukan untuk memulihkan kawasan habitat satwa liar, menjaga ruang jelajah satwa, sekaligus mengurangi potensi konflik antara satwa dan manusia.
Selanjutnya, Kemenhut mendorong pengembangan ekonomi hijau sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kawasan hutan. Dalam forum COP31 UNFCCC, Indonesia dan Jepang memperkuat kerja sama karbon kehutanan melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM).
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengembangkan proyek karbon melalui pemulihan 12 juta ha lahan terdegradasi, perlindungan 50 juta ha hutan, serta pengembangan perhutanan sosial dan hutan adat.
Pada saat yang sama, Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional mendorong skema pembiayaan konservasi jangka panjang untuk 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik. Skema tersebut melibatkan pemerintah, lembaga filantropi, dan sektor swasta.
Di tingkat tapak, Kemenhut mengembangkan agroforestri pangan di Bogor dengan menyiapkan lahan perhutanan sosial seluas 10 ha. Indonesia juga menjalin kolaborasi dengan Republik Kongo dalam pengembangan pasar kayu dan pengelolaan gambut.
Melalui rangkaian upaya tersebut, Kemenhut mengintegrasikan penanganan karhutla dengan penegakan hukum, pemulihan ekosistem, dan pengembangan sumber ekonomi berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.
