Rokan Hulu, InfoPublik - Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemkab Rokan Hulu (Rohul), secara struktural di Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Barang/Jasa Sekretariat Daerah Rohul, berkomitmen menciptakan proses pengadaan barang/ jasa yang berintegritas, transparan, bebas intervensi dan korupsi.

Dimana komitmen ditunjukkan dengan keseriusan ULP Rohul, dengan memindahkan beberapa personel Aparatur Sipil Negara (ASN) bersertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa menjadi pegawai penuh di Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Barang dan Jasa Setdakab Rohul.

Diakui Kepala BLP Setdakab Rohul Samsul Kamar mengatakan, bahwa pemindahan personel ASN bersertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa ke BLP bertujuan agar mereka bekerja lebih fokus dan lebih profesional.

“Tentu saja tidak mudah disandera oleh oknum atasan mereka, yang notabene-nya adalah pengguna anggaran kegiatan yang dilelang," kata Samsul Kamar, Jum'at (13/4).

Diungkapkan Samsul, setidaknya di akhir 2017, Badan Pendidikan dan Kepegawaian Kabupaten Rohul sudah memindahkan 8 ASN di ULP ke BLP Setdakab Rohul, sehingga saat ini ada 9 anggota dari 20 anggota Kelompok Kerja (Pokja) merupakan pegawai tetap di BLP Setdakab Rohul atau ULP.

Kemudian, langkah kedua kurangi ruang gerak oknum rekanan dan oknum Pokja melakukan 'kong kalingkong' alias persengkokolan pada proses pelelangan, seluruh ruangan di BLP, ruangan di Pokja dan ruang tamu juga telah dipasangi CCTV.

"Dengan dipasang CCTV, maka seluruh aktivitas di wilayah BLP sudah terpantau dan terekam oleh CCTV," sebut Samsul.

"Iru juga upaya meningkatkan kepuasan publik dan sebagai wujud keterbukaan ULP Rokan Hulu berencana dan sedang berlangsung telah menggunakan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) versi 4.2 dalam proses pelelangannya," tambahnya.

Hingga kini diakui alumni Yogyakarta itu, ULP Rohul merupakan salah satu ULP di Provinsi Riau yang telah menerapkan lelang melalui SPSE versi 4.2, sementara sejumlah daerah lain masih menggunakan SPSE versi 3.6, atau baru sebagian kecil yang sudah menggunakan SPSE versi terbaru.

Sebutr Samsul Kamar, sebenarnya SPSE versi 4.2 jauh lebih terbuka dibanding dengan SPSE versi sebelumnya. Versi terbaru lebih memudahkan rekanan maupun Pokja dalam penggunaannya.

Sebut Samsul, rekanan yang mengikuti lelang dan memasukkan penawaran bisa mengecek data kualifikasi rekanan pemenang, sehingga hasil evaluasi Pokja benar-benar dapat diuji atau disanggah oleh peserta, apabila ada ketimpangan evaluasi Pokja.

“Berharap, dengan digunakan SPSE versi terbaru (versi 4.2) kepercayaan rekanan terhadap ULP Rohul jadi lebih baik dari sebelumnya," katanya.

Kemudian, pemasangan CCTV dan digunakannya SPSE versi 4.2 kata Samsul lagi, setidaknya praktik korupsi dapat dicegah, atau paling tidak langkah tersebut dapat mengurangi karena pada dasarnya korupsi dan intervensi lebih pada mentalitas para penyelengara, baik panitia, aparat pemegang kekuasan dan tentunya rekananya.

"Ini menamakan nilai dan budaya organisasi yang anti korupsi, maka semua anggota Pokja juga telah menandatangani pakta integritas anti korupsi dan gratifikasi," kata Samsul, dan mengatakan penandatanganan Pakta Integritas, sudah dilakukan 19 Februari 2018.

"Sebagai pedoman etika bagi para pengelola barang dan jasa, sehingga Bupati Rohul di bawah kepemimpinan H Sukiman, juga sudah menandatangani Peraturan Bupati Rohul Nomor 3 tahun 2018 tentang kode etik personel pengelola pengadaan barang/ jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rohul," tambahnya.

Di 2018 ungkap Samsul, ULP Rohul sudah menerima 80 Paket Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dari OPD, atau 66,12 persen dari 121 paket yang direncanakan pada RUP aplikasi SiRUP.LKPP.go.id yang sudah diumumkan oleh para Kepala OPD.

Dari 80 paket itu kata Samsul, saat ini 65 paket sudah proses lelang, 11 paket di antaranya sudah ditetapkan pemenang. Sedangkan 15 paket lagi saat ini masih proses kaji ulang dilakukan PPK dan Pokja.

Kemudian melihat progres, ULP Rohul optimis pelelangan tahun 2018 jauh lebih cepat dari tahun sebelumnya, dan diperkirakan di akhir Mei sudah mencapai 95 persen. Sedangkan sisanya menunggu hasil perencanaan yang masih tahap lelang saat ini.

"Kita berharap, proses pelelangan tahun ini lebih cepat dibandingkan dengan tahun‎ sebelumnya," sebut Samsul Kamar.(mcr/sal/toeb)