:
Oleh Wawan Budiyanto, Kamis, 8 Februari 2018 | 23:33 WIB - Redaktur: Juli - 197
Padang, InfoPublik - Wali Nagari atau Kepala Desa se-Sumatera Barat (Sumbar) mengikuti kegiatan Sarasehan Jelang Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang puncaknya akan dilaksanakan pada Jumat (9/2).
Rangkaian peringatan HPN 2018 di Sumatera Barat dimeriahkan dengan berbagai kegiatan salah satunya adalah Sarasehan Wali Nagari atau kepala desa se-Sumatra Barat dan Kepala daerah Kabupaten/Kota, yang dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo.
Dalam kesempatan tersebut, Mendes kembali mengimbau agar kepala daerah tidak perlu khawatir dalam menggunakan dana desa.
“Sebenernya gak perlu khawatir karena dengan adanya MoU antara Kemendagri, Kepolisian dan Kementerian Desa itu lebih terkoordinir dengan baik, tinggal ditindaklanjuti oleh pak Bupati untuk melakukan koordinasi dengan Kapolres dan Kajari atau penanggung jawab setempat sehingga proses auditnya itu tidak perlu masing-masing tapi bisa berbarengan,” kata Mendes kepada wartawan di Padang, Kamis (8/2)
Apalagi, ditambahkan Mendes, komitmen Kapolri juga kuat apabila ada jajarannya yang menyalahgunakan wewenang dengan bermain-main dalam program dana desa yang diperuntukkan untuk pengembangan desa.
“Kapolri komitmenya kuat kalau ada polisi yang main-main dengan dana desa bukan hanya dipecat tapi dipidanakan dan atasannya akan dicopot. Kemarin ada satu contoh kasus di Martapura dalam waktu dua hari langsung ada action. Jadi komitmennya kuat,: tambahnya.
Dijelaskan Mendes, dengan adanya MoU dan Satuan Tugas (Satgas) dana desa seharusnya jadi lebih mudah, apabila ada kepala desa yang merasa dirinya dikriminalisasi agar melaporkan ke Satgas dana desa di nomor 1500040.
“Kalau ada kepala desa yang merasa dikriminalisasi lapor aja ke satgas dana desa di 1500040 dalam waktu 3x24 jam akan ditindaklanjuti. Tim akan dikirim dan dikoordinasikan dengan Kepolisian, Kementerian dalam negeri. Jadi harusnya bisa lebih cepat lah,” tegasnya.
Sementara itu, dalam Sarasehan Mendes menyerahkan penghargaan bagi 7 kabupaten/kota dan 7 nagari/desa di Sumatera Barat. Mereka merupakan pemenang penilaian publikasi dan transparansi penggunaan dana desa di Provinsi Sumbar 2017.
Ketujuh nagari/desa yang mendapatkan perhargaan tersebut antara lain Koto Ranah, Sinuruik, Sikapak Timur, Muaro Jambi, Tigo Balai, Koto Baru Simalanggang, dan Koto Mudiak.
Sementara 7 kabupaten/kota yang juga mendapatkan penghargaan tersebut diantaranya Dharmasraya, Sawahlunto, Limapuluh Kota, Solok, Pariaman, Agam dan Pasaman Barat.
Kegiatan dilaksanakan di Hotel Kyriad, Padang, Sumatera Barat, Kamis (8/2). yang dihadiri 1.158 wali nagari dan kepala desa se-Sumbar.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, bahwa Kemendes PDTT telah memberikan dana desa rata-rata Rp865 juta per-nagari /desa se Sumatera Barat.
"Hari ini adalah (hari) transparansi dana desa, menteri (Eko Putro Sandjojo) sudah melakukan peningkatan-peningkatan. Di nagari ini di Sumatra Barat sekarang ini sekitar Rp76 miliar, rata-rata Rp865 juta pernagari se-Sumatera Barat. ini cukup besar," katanya.
Dia juga mengimbau agar dana tersebut dimanfaatkan dengan benar dan sesuai fungsinya.
"Tentu kita kelola dengan baik, kita timbulkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, kita pertanggungjawabkan keuangan ini di akhir tahun agar tidak ada masalah dengan aparat penegak hukum," pungkasnya.
