:
Oleh MC Kabupaten Bone Bolango, Senin, 8 Januari 2018 | 22:26 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 815
Bone Bolango, Infopublik - Bupati Bone Bolango Hamim Pou mengingatkan seluruh kepala sekolah (kepsek) di wilayah Kabupaten Bone Bolango untuk selalu berhati-hati dalam memanfaatkan dan mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolahnya masing-masing.
Hal ini disampaikan Bupati Hamim Pou pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, serta mengukuhkan 33 pejabat fungsional tertentu di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bone Bolango, yang digelar di salah satu obyek wisata baru Kabupaten Bone Bolango, Fort Ulantha maupun The Ulantha Hill (Benteng Ulantha) di Kecamatan Suwawa, Senin (8/1).
Hamim kembali mengingatkan dan menegaskan kepada seluruh Kepsek agar memanfaatkan, mengelola dan mempertanggungjawabkan dana BOS dengan sebaik-baiknya.
“Jangan ada transaksi fiktif, pembelian fiktif, nota fiktif, pembelian ATK fiktif menggunakan dana BOS. Itu jangan sampai ditemukan di sekolah di Bone Bolango,” tegasnya.
Dia pun meminta kepada seluruh Kepsek di Bone Bolango, untuk mengfungsikan bendahara-bendahara BOS di setiap sekolah. Jangan Kepsek merangkap semuanya. Apalagi Kepsek-nya tidak terbuka dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana BOS tersebut.
“Tidak boleh ada perilaku-perilaku korup maupun mengorupsi dana BOS di sekolah di wilayah Bone Bolango,” tukasnya.
Disisi lain, Hamim mengungkapkan bahwa tugas seorang Kepsek adalah merupakan tugas tambahan. Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) utama dari Kepsek adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini.
“Saya minta untuk mutu maupun prestasi pendidikan di Bone Bolango, itu harus masuk level maupun peringkat 2 di Provinsi Gorontalo. Ini harus saudara-saudara Kepsek capai semua, termasuk para koordinator wilayah dan pengawas,” papar Hamim.
Hamim pun mengungkapkan akan mengevaluasi kinerja para pejabat fungsional tertentu yang baru dilantiknya itu dalam enam bulan ke depan. Apakah ada perbaikan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah masing-masing.
“Harus diperhatikan juga soal Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), dan ketersediaan tenaga kependidikan. Karena ini, yang masih jadi masalah di Bone Bolango,” pungkasnya. (MC Bone Bolango/Hms/Kadir)
