:
Oleh Dian Thenniarti, Rabu, 6 September 2017 | 20:54 WIB - Redaktur: Juli - 338
Jakarta, InfoPublik - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dirasa perlu untuk meningkatkan (upgrade) teknologi terkait kegempaan dan tsunami. Pasalnya, sebagai negara kepulauan terbesar dengan 2/3 lautan, Indonesia juga dikelilingi oleh potensi tsunami yang mengancam setiap waktu.
"Oleh sebab itu, BMKG harus diberikan support yang besar, tidak hanya untuk area Indonesia, namun juga di kawasan Samudera Hindia, yakni berupa penambahan pagu anggaran agar mampu meningkatkan kemampuan teknologi tsunaminya dari saat ini 4 menit dalam menentukan lokasi, menjadi 2 menit sebagaimana di Jepang," ujar Deputi II Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agung Kusuwandono usai Pengesahan Masyarakat Siaga Tsunami di Samudera Hindia atau Indian Ocean Tsunami Ready, di Jakarta, Rabu (6/9).
Plt. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Widada Sulistya mengemukakan, 50 persen dari total anggaran Rp1,5 Triliun yang diterima BMKG habis terserap untuk pemeliharaan alat dan operasional. Sementara untuk modernisasi alat, hanya tersedia 20 persen dari total anggaran yang diperoleh tersebut.
Meski demikian Widada optimis, kelak BMKG akan mampu mengejar sejumlah ketertinggalan terkait teknologi yang dimilikinya. "Saat ini PR bagi BMKG tidak hanya sekedar upgrade teknologi, dan penambahan kerapatan jaringan sensor alat, namun juga mengedukasi masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah pesisir atau yang rawan akan bencana Tsunami agar siap dan mampu mengambil sikap saat bencana tersebut datang guna meminimalisir jumlah korban," ujarnya.
Sebagai informasi, sejumlah negara di kawasan Samudera Hindia meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana tsunami dengan berbagi informasi lewat program IOTIC (Indian Ocean Tsunami Information Centre - BMKG Program Office di Indonesia).
"Kita berbagi informasi dalam rangka memperbaiki informasi sampai ke masyarakat agar lebih responsif terhadap bencana khususnya tsunami," kata Widada.
Guna memberikan layanan peringatan dini tsunami dan sistem mitigasi di Samudera Hindia telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pada 27 Juni 2017 antara BMKG dan IOC-UNESCO.
BMKG juga mendukung pendanaan untuk pelaksanaan program IOTIC antara lain Annual Indian Ocean Regional Workshop (IORW); Annual Indian Ocean Capacity Building (IOCAP); Indian Ocean Tsunami Preparedness Studies and Research (IOSearch) dan mendukung pengembangan Indian Ocean Education and Awareness Material (IOTEAM).
Pasca tsunami 26 Desember 2004, Indonesia dan negara-negara kawasan membangun sistem peringatan dini tsunami tepatnya mewujudkan Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) di BMKG pada 2008 yang didukung oleh 16 kementerian dan lembaga.
"Sistem ini mempercepat penyampaian informasi tsunami dari sebelumnya dua jam menjadi empat menit. Kita akan kejar Jepang bisa dua menit dan kita ajarkan masyarakat untuk lebih waspada," ujar dia.
Negara-negara Samudera Hindia juga membentuk Kelompok Koordinasi Antar Negara untuk Sistem Peringatan Dini dan Mitigasi di Samudera Hindia.
Ketua ICG Intergovermental Coordination Group Andi Eka Sakya mengatakan, kegiatan tersebut sebagai koordinasi antar pemerintah untuk mengefektifkan sistem peringatan dini masyarakat dari hulu-hilir. ICG/IOTWMS sendiri secara resmi didirikan oleh Resolution XXIII-12 pada Sidang IOC Juni 2005 di Paris.
Andi Eka mengutarakan bahwa ICG/ IOTWMS akan melakukan kegiatan Tsunami Exercise IOWave18 untuk memantau kapasitas kesiapsiagaan tsunami, membuat panduan dan melakukan percontohan penerapan Tsunami Ready Programme di Samudera Hindia sehingga diharapkan dapat membantu negara-negara yang rentan tsunami supaya memiliki sikap kesiapsiagaan terhadap bencana tsunami.
"Workshop SOP untuk membantu negara-negara anggota ICG/IOTWMS untuk membangun SOP peringatan tsunami dan tanggap darurat dari hulu ke hilir; membantu Badan Manajemen Bencana Nasional/Daerah untuk membangun SOP untuk pelaksanaan skala lokal dan nasional dalam tanggap peringatan tsunami yang dikeluarkan Pusat Peringatan Tsunami Nasional dan menyiapkan negara-negara anggota melakukan IOWave18 Exercise yang dijadwalkan pada September 2018," tambah Andi.
