:
Oleh Prov. Kalimantan Timur, Rabu, 9 November 2016 | 09:35 WIB - Redaktur: Tobari - 345
Balikpapan, InfoPublik - Saat ini keterisolasian wilayah perbatasan Negara merupakan isu utama dalam pengelolaan perbatasan. Kerap dijumpai keterbatasan infrastruktur fisik dan transportasi, energi dan telekomunikasi yang menyebabkan terlambatnya pertumbuhan ekonomi dan wilayah.
Keterisolasian juga menyebabkan terhambatnya pelayanan dasar, khususnya kesehatan dan pendidikan, karena sulitnya aksesibilitas ke kawasan perbatasan memerlukan rekayasa kebijakan dan keberpihakan secara total.
Dengan demikian, dalam mengelola perbatasan seluruh K/L dan Pemerintah daerah harus sepakat dengan model pendekatan asimetris.
Oleh karena itu, Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim berupaya memfasilitasi kegiatan dalam bentuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi, Sosial dan Energi di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016, yang berlangsung di Guest House Pemprov Kaltim Kota Balikpapan, Kamis (3/11).
Dalam sambutannya Kepala BPPD Kaltim Frederik Bid mengatakan, dari kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan arahan penyusunan rencana aksi dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur ekonomi, sosial dan energi di wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
Juga menyiapkan proses penyusunan dan mengkomunikasikan Rencana Aksi Tahun 2018 yang lebih holistik, integratif dan spasial dengan melibatkan SKPD Provinsi dan Kabupaten.
“Selain itu, menyiapkan rancangan awal rencana aksi tahun 2018 yang telah dirumuskan pada tahun 2016 sebagai masukan materi musrenbang 2017,” ujarnya.
Sementara Kabid Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Agung Masuprianggono menuturkan, kesimpulan yang diperoleh yakni rencana kerja Pemerintah harus mampu mewujudkan perbatasan sebagai halaman depan Negara 2018.
“Selain itu, perlu percepatan pembangunan untuk air strip sebagai alternatif transportasi ke Long Apari yang saat ini hanya melalui transportasi sungai,” katanya.
Meningkatnya komoditas unggulan wilayah perbatasan dan penataan pemukiman di wilayah perbatasan serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan ketenagalistrikan wilayah perbatasan berbasis energi baru terbarukan.
Ia melanjutkan, hasil kesimpulan tersebut akan dijadikan rumusan masalah, untuk selanjutnya dijadikan rujukan untuk menyusun laporan (keluaran) musyawarah rencana pembanguan infrasrtuktur di wilayah perbatasan.
Materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut antara lain, Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Kawasan Perbatasan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2018 oleh Perencana pada Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Bappenas RI Diah Linggogeni.
Kebijakan Pembangunan Wilayah Perbatasan dan PulauTerluar Di Kalimantan Timur oleh Kepala Bappeda Kaltim Zairin Zain. Kondisi, perkembangan, permasalahan dan usulan program kegiatanTahun 2018 di Kecamatan Maratua (sebagai Pulau Kecil Terluar) Kabupaten Berau Kaltim oleh Kepala Bappeda Kabupaten Berau Basri Sahrin.
Prioritasdan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Mahakam Uluoleh Kepala Bappeda Kabupaten Mahakam Ulu Stepanus Madang.(rdg/bppdklatim/toeb)
