DP3APM Jemput Bola Data KLA ke OPD dan Stakeholder Terkait

:


Oleh KOTA TANJUNG PINANG, Sabtu, 13 Maret 2021 | 13:50 WIB - Redaktur: Tobari - 320


Tanjungpinang, InfoPublik - Dalam rangka persiapan Tanjungpinang menuju Kota Layak Anak (KLA) 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) mengadakan rapat persiapan evaluasi KLA, di aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, kantor wali kota Tanjungpinang, Jumat (12/3/2021).

Dalam rapat tersebut, Wali Kota Tanjungpinang Rahma mengatakan, terkait pelaksanaan evaluasi dan penilian KLA 2021, ada tahapan penginputan data melalui website, dimulai 12 Maret.

Sedangkan, tahapan penilaian mandiri dari masing-masing daerah dimulai 15 Maret dan ditutup 2 April 2021.

Untuk itu, Rahma berharap seluruh OPD, lembaga, instansi, dan seluruh tim yang tergabung dalam gugus tugas pengembangan KLA berpartisipasi menyiapkan data untuk mewujudkan kota Tanjungpinang menjadi kota layak anak.

"Semua punya tanggung jawab menyiapkan data. Nanti, tim menjemput data itu ke OPD maupun instansi terkait. Ini dilakukan mengingat waktu terbatas. Jadi, mohon disegerakan," ucap kepala daerah.

Dengan sinergitas dan komitmen bersama ini, diharapkan tahun ini, Tanjungpinang dapat naik peringkat kota layak anak kategori nindya, atau paling tidak mempertahankan peringkat yang sudah diterima tahun sebelumnya yaitu madya," tambah Rahma.

Kepala DP3APM Kota Tanjungpinang Rustam menjelaskan evaluasi KLA diukur melalui 24 indikator yang mencerminkan implementasi atas lima klaster perlindungan anak.

Meliputi pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

"Untuk mencapai lima klaster serta 24 indikator KLA tersebut, diperlukan kerjasama serta koordinasi lintas sektor," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Darsyad menyatakan dukungannya untuk mewujudkan Tanjungpinang sebagai kota layak anak. Menurutnya, kota layak anak adalah bagian dari indikator kota peduli hak asasi manusia.

"Pemenuhan hak anak menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama dari semua pihak. Pihaknya sendiri, terus melakukan pembangunan hak asasi manusia termasuk melindungi hak anak," ucapnya.

Rapat persiapan turut dihadiri, Sekretaris Daerah, Teguh Ahmad S, para kepala opd, camat, lurah, stakeholder terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa. (Tri/toeb)