Pemerintah Desa Beri Apresiasi Pada SID dan Gugus Tugas PAUD HI

Kodi, InfoPublik – Kehadiran Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integrasi (PAUD HI) di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) yang dimotori oleh Sumba Integrated Development (SID) mendapat respon positif dari Pemerintah Desa guna pengembangan anak-anak usia dini.

Demikian diungkapkan oleh Sekretaris Desa Bukambero, Josephina T. Bore kepada media saat mengikuti kegiatan Terapan Advokasi dan Jejaring tingkat kecamatan dan desa yang diselenggrakan oleh SID bersama Gugus Tugas PAUD HI Kabupaten SBD, di aula kantor Kecamatan Kodi Utara Kabupaten SBD Nusa Tenggara Timur 13-15 Januari 2021.

Josephina memberi apresiasi pada SID yang sudah mensponsori kegiaan ini dan pemerintah SBD yang menindak-lanjuti program PAUD HI untuk meningkatkan kapasitas orang-orang  yang terlibat dalam gugus tugas PAUD HI/SBD.

“Program ini juga mendukung program 7 jembatan emas yaitu desa pintar, setiap dusun perlu ada PAUD, sehingga menciptakan desa yang mandiri dan maju, karena desa pintar tidak akan terwujud kalau dari dasarnya tidak terbentuk,” ungkapnya.

Lebih lanjut Josephine juga menekankan perlu adanya payung hukum yaitu PERDA sehingga setiap SD yang menerima murid baru harus mempunyai ijazah PAUD dan orang tua mempunyai kewajiban memasukan anak-anak mereka di PAUD.

Diirnya juga memberi masukan untuk SID agar memberikan materi secara manual (fisiknya) bagi para peserta sehingga menjadi bekal dan dapat dipelajari lebih lanjut di masing-masing desa nanti untuk menjadi panduan dalam implementasi di lapangan.

Bari para peserta Josephine juga minta agar mempunyai tekad dan kesadaran untuk memberikan sosialisasi di masyarakat agar mempunyai kesadaran memasukan anak-anaknya di PAUD.

Perlu adanya kesadaran, tekad, kemampuan  dan partisipasi aktif untuk kita secara bersama-sama melakukan sosialisasi kesadaran di masyarakat.

"Timbal baliknya kita membangun PAUD ditiap dusun untuk mendekatkan pelayanan pada orang tua sehingga memudahkan mereka mengontrol anak-anak mereka,” tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan kepala desa Limbu Kambe Kecamatan Kodi Utara, Benyamin Haghe kepada media, dengan adanya PAUD HI memberi semangat kepada desa-desa untuk membentuk karakter anak dari masa kecilnya.

Karena PAUD itu bukan sebagai pendidikan tetapi  fokus pada pengembangan anak usia dini.

Apalagi kalau pengalaman waktu-waku lalu masih ada anak yang kelas 6 SD tetapi belum bisa menulis, membaca dan menghitung. Dengan adanya PAUD HI ini bisa memberikan perkembangan kepada anak.  

"Penting pendidikan dari awal (dasar), jadi ketika mereka masuk di tingkat SD mereka sudah memiliki kemampuan menulis, membaca dan menghitung, dan juga mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan guru, teman siswa ketika mereka masuk di SD” ujarnya.

Dirinya juga menegaskan Desa sangat mendukung PAUD HI, karena juga mendukung program desa pintar dai 7 Jembatan Emas Pemda SBD.

Dengan PAUD HI ini membantu sekali masyarakat yang SDMnya masih rendah bagaimana mereka mengajak anak-anak masuk sekolah.

“Zaman sekarang sudah berubah, kalau dulu jika kita punya banyak hewan kita dihargai tetapi sekarang sudah berubah,  bukan banyak hewan tetapi kalau anak-anak kita sudah sekolah sampai ke tingkat sarjana lebih mendapat penghargaan,” katanya.

Dirinya juga berharap 5 desa dampingan saat ini agar menjadi contoh bagi desa lain dan menjadi motivasi bagi pengembangan anak-anak usia dini.

Selain itu dibutuhkan payung hukum yaitu PERDA untuk mewujudkan misi PAUD HI dan program Desa Pintar.

“Dibutuhkan adanya payung hukum yaitu PERDA dan akan kami tindak lanjuti dengan PERDES apabila kita mendirikan PAUD,” pungkasnya.

Robinson Umbu Soru Advovocacy Field Facilitator SID  kepada media mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan atau mendesak terjadinya perubahan kebijakan yang mendukung tercapainya tujuan PAUD HI.  

Khususnya pada perbaikan kualitas layanan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak, perbaikan sistem dan mekanisme perlindungan anak, mengintegrasikan dan menyelaraskan lembaga-lembaga penyedia layanan terkait.

"Dan meningkatkan komitmen dan dukungan dari pihak masyarakat dan pemerintah daerah, baik di tingkat nasional, daerah, dan desa,” tuturnya. (MC. Kabupaten Sumba Barat Daya/Octa/Isto/toeb)