Diskominfo Sumbar Dukung Program Kerja Pengendalian Inflasi Daerah

:


Oleh MC Prov Sumatera Barat, Kamis, 21 Maret 2019 | 09:41 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 379


Padang, InfoPublik  - Guna menyepakati dan menetapkan tugas serta fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait Pengendalian Inflasi Daerah, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Barat mengadakan Focus Grup Discussion Penyusunan Program Kerja Pengendalian Inflasi Tahun 2019 bertempat di ruang rapat Excellence Gedung BI, Padang, Rabu, (20/3/2019).

Deputi Direktur BI Kantor Perwakilan Sumbar, Irwan Zubir dalam arahannya mengatakan bahwa penyelenggaraan FGD merupakan turunan dari Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021 yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Penetapan tugas dan fungsi dari masing-masing OPD merupakan fokus utama pada penyelenggaraan FGD kali ini,” kata Irwan.

Disamping itu Irwan juga menegaskan guna menunjang kelancaran tugas nantinya diperlukan perencanaan yang matang dan terukur khusunya terkait perkiraan anggaran dan target waktu pelaksanaan.

Sementara itu Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumbar diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK dan Penyelenggaraan E-Goverment, Widya Prima Hatta, ST, MT menuturkan kesiapannya dalam menfasilitasi pembangunan aplikasi berbasis website untuk penyampaian informasi akan ketersediaan komoditi pangan dan hasil produksi kepada masyarakat.

Dikatakan Widya setidaknya terdapat dua sistem informasi aplikasi yang bisa dikreasikan bersama sesuai kewenangan Diskominfo.

“Dua aplikasi yang bisa dikreasikan antara lain aplikasi tentang fasilitasi dan advisory UMKM dalam memanfaatkan platform digital farming dan database surplus/ defisit komoditi pangan strategis (khususnya untuk komoditi padi) nantinya Diskominfo akan berkoordinasi dengan OPD terkait dalam menetapkan fitur-fitur yang dibutuhkan masyarakat,” jelas Widya.

Widya menambahkan, pemanfaatan sistem informasi terkait komoditi pangan dipandang penting guna memantau ketersediaan pangan di masing-masing kabupaten/ kota, perkembangan harga, neraca pangan serta informasi komoditas unggulan di masing-masing daerah. (Rina Yuli Hefni/ MMC Diskominfo/Eyv)