:
Oleh MC KAB BENGKALIS, Kamis, 21 Maret 2019 | 09:58 WIB - Redaktur: Kusnadi - 845
Bengkalis, InfoPublik – Pada tahun 2017, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau tertinggi keenam se-Indonesia. Tahun 2017, IPM Riau 71,79, sedangkan secara nasional hanya 70,99.
Demikian diungkapkan Pejabat Fungsional di Bappeda Riau, Rahmad Rahim yang juga mantan Kepala Bappeda Provinsi Riau, saat menghadiri Pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2020 Kabupaten Bengkalis, Rabu (21/3/2019).
Mewakili Kepala Bappeda Riau, Rahmad Rahim mengatakan hal itu saat memberikan pemaparan tentang Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2020.
Di bagian lain Rahmad Rahim mengatakan, meskipun secara nasional IPM Riau lebih tinggi daripada nasional, namun IPM Kabupaten Bengkalis lebih tinggi IPM Riau.
“IPM Kabupaten Bengkalis tahun 2017 sebesar 72,27. Ini bermakna penganggaran pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Bengkalis sudah tepat sasaran,” jelasnya.
Dia menjelaskan, adapun komponen penyusun IPM Riau tahun 2017 adalah harapan lama sekolah (13,03 tahun), rata-rata lama sekolah (8,76 tahun), angka harapan hidup (70,99 tahun) dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan Rp10.677 (dalam ribu rupiah).
Sedangkan untuk Kabupaten Bengkalis, angka-angka komponen penunan IPM tersebut adalah harapan lama sekolah (12,73 tahun), rata-rata lama sekolah (8,89 tahun), angka harapan hidup (70,69 tahun) dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan Rp11.530 (dalam ribu rupiah).
Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 tersebut dibuka secara resmi Bupati Bengkalis Amril Mukminin.
Selain Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis H Abdul Kadir, Plt Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis Yuhelmi dan anggota Forkopimda, berbagai komponen masyarakat seperti dari Kadin, akademisi dan mahasiswa, juga mengikuti Musrenbang yang mengambil tema “Menuju Kemandirian Desa yang Berkeariban Lokal” tersebut.
IPM atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia.
IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembangatau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.
Menurut Badan Pusat Statisitik (BPS), IPM memiliki beberapa manfaat. Yakni, sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
Kemudian, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). (Diskominfotik)
