:
Jakarta, InfoPublik - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan ada delapan program yang sedang dipersiapkan khusus untuk meredam dampak bagi Coronavirus Disease (Covid-19) terhadap pelaku koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Pertama kami mengajukan stimulus daya beli produk koperasi dan UMKM. Ini sudah disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi dan disetujui angkanya sekitar Rp2 triliun untuk sementara ini,” kata Menteri Teten saat rapat virtual bersama Komisi VI DPR-RI di Jakarta Kamis (2/4/2020) lalu.
Program kedua, melalui keterangan resminya yang dikutip InfoPublik Minggu (4/2/2020) pihaknya memiliki program belanja di warung tetangga bekerjasama dengan sembilan BUMN Klaster Pangan dan kelompok masyarakat untuk mendorong gerakan sosial.
Program ini sebenarnya bagaimana warung-warung di tingkat RT, di tingkat lingkungan setempat mendapat supply barang dagangan sehingga mereka bisa jualan ke tetangga-tetangganya secara online juga, nanti warung bisa mengantarkan belanjaan tetangganya ke rumah masing-masing.
Ketiga, program restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro yang sampai saat ini masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Program keempat, restrukturisasi kredit yang khusus bagi koperasi melalui LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) KUMKM.
Program kelima, kata Menteri Teten mendorong penyediaan masker untuk semua baik bagi tenaga medis maupun masyarakat umum. Antara lain dengan mendorong gerakan penggunaan masker kain buat siapa saja yang terpaksa harus beraktivitas keluar rumah dan mengajak UMKM di berbagai daerah untuk memproduksi.
Kementerian Koperasi dan UKM juga mempertemukan koperasi dan UMKM produksi dengan offtaker masker, hand sanitizer, dan alat pelindung diri (APD) yang dibutuhkan tenaga kesehatan saat ini.
Program keenam, pihaknya berupaya memasukkan sektor mikro yang jumlahnya cukup banyak dan paling rentan terdampak Covid-19 dalam klaster penerima kartu pra kerja untuk pekerja harian.
Ketujuh, ini yang juga penting, yaitu bantuan langsung tunai (BLT). Budgetnya sedang disusun oleh Kementerian Keuangan tapi kami bisa menjadi salah satu penyalur dari bantuan langsung ini yang sebenarnya semacam bantuan sosial yang diperluas.
“Kemudian program kedepan terkait dengan pajak dimana pihaknya mengusulkan Pph 21, pajak penghasilan impor, Pph 25, restitusi pertambahan nilai bisa direlaksasi untuk KUMKM. Kami berharap delapan langkah mitigasi ini membawa dampak ekonomi positif terhadap pelaku KUMKM,” kata Menteri Teten. (Foto: Kemenkop UKM)
