Ada yang Menolak, Tapi Lebih Banyak yang Bersedia Divaksin

:


Oleh Ahmed Kurnia, Rabu, 17 Maret 2021 | 14:17 WIB - Redaktur: DT Waluyo - 2K


Jakarta, InfoPublik – Beberapa tempat di berbagai kota di Indonesia kini diserbu warga yang ingin divaksin. “Saya sudah daftar melalui online tapi koq belum dapat panggilan ya,’’ ujar Herman, 65 tahun warga Jakarta Selatan kepada InfoPublik Selasa (16/3). Ia tak sabar dan mengaku ingin mendatangi puskesmas dan rumah sakit umum daerah untuk disuntik vaksin. Tapi ia harus bersabar menunggu.

Sedangkan yang sudah mendapat panggilan, mereka rela dan sabar dalam antrean yang mengular menunggu giliran disuntik. Tak heran kalau di sejumlah media sosial kini heboh dan penuh dengan postingan warga yang memamerkan ketika mereka disuntik vaksin. Mereka bangga dan ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka sudah mendapat vaksin.

Lihat di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 17 Februari 2021 lalu. Para pedagang di sana berbondong-bondong – untung tenaga kesehatan siap mengantisipasi membludagnya warga yang ingin mendapat suntikan vaksin. Bahkan Presiden Jokowi sangat terkesan dengan antusiasme warga, ketika ia sempat meninjau langsung proses vaksinasi di pasar terbesar di Asia Tenggara itu.

Di Kota Cimahi, Jawa Barat, Pada 8 Maret 2021 dan 9 Maret 2021 lalu juga terlihat antusiasme yang sama. Sejumlah warga yang sudah lanjut usia (lansia) menjalani vaksinasi COVID-19 di semua puskesmas yang ditunjuk - di kota yang letaknya tidak jauh dari Bandung, ibukota Provinsi Jawa Barat.

Sementara Kota Surabaya sampai awal Maret 2021 lalu, sudah lebih dari 132 ribu warga di sana yang sudah menjalani vaksinasi.

Hingga Sabtu (13/3/2021) – data dari Kemenkes menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang sudah divaksin dosis pertama yakni sebanyak 3.985.596 orang. Sebelumnya, yang sudah divaksinasi dosis kedua mencapai 1.454.836 orang. Sehingga total sudah sekitar 4 juta warga Indonesia yang mendapat vaksin. Mereka merupakan peserta vaksinasi tahap pertama, yaitu tenaga kesehatan dan tahap kedua untuk petugas publik dan warga lanjut usia (lansia) – warga yang dianggap rentan terhadap COVID-19.

Hingga tahap kedua ini pemerintah menargetkan 40.349.051 orang yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19. Cakupan vaksinasi tahap kedua baru mencapai 9,88 persen untuk dosis pertama dan 3,61 persen dosis kedua. Sementara vaksinasi tahap pertama yang menargetkan tenaga kesehatan cakupan sudah mencapai 96,19 persen untuk dosis pertama dan 79,75 persen untuk dosis kedua. Adapun sasaran pada tahap pertama untuk tenaga kesehatan yakni sebanyak 1.468.764 orang.

Maraknya warga – apalagi warga lansia – berbondong-bondong mendatangi berbagai tempat untuk menjalani vaksinasi boleh jadi merupakan dampak dari pendekatan komunikasi pemerintah yang mengedepankan persuasi dan edukasi publik. Padahal, beberapa waktu sebelumnya, masih banyak warga yang enggan divaksin. Setidaknya itu terlihat dari hasil riset Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia – yang dirilis pada 21 Februari 2021 lalu - yang menunjukkan ada sekitar 41 persen responden tidak bersedia divaksin. Sementara yang bersedia hanya 15,8 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dengan situasi yang masih pandemi, survei dilakukan melalui telepon terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak dari sampel survei. Survei ini memiliki margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Temuan Indikator Politik Indonesia memang terlihat agak kontras dengan hasil riset lembaga lain. Misalnya penelitian serupa juga dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, UNICEF, dan WHO dengan 115.000 responden di 34 Provinsi dengan rentang waktu 19-30 September 2020. Temuannya 64,8 persen bersedia menerima vaksin ada 27,6 persen, yang tidak tahu ada 7,6% menolak.

Mereka yang menolak untuk divaksin, menurut kajian Kemenkes disebabkan ada beberapa hal. Di antaranya isu keamanan vaksin, keraguan terhadap efektivitas vaksin, khawatir efek samping, dan soal halal-haram.

Tapi ada juga temuan yaitu sejumlah warga yang takut adanya efek samping serta bersikap “wait and see”.  Itu tercermin dalam penelitian yang dilakukan Lembaga Survei Kedai Kopi, yang melakukan riset pada 3-10 Desember 2020 dengan 1.600 reseponden di 34 provinsi. Temuannya, mereka yang takut adanya efek samping jumlahnya sekitar 68,3%, sedangkan warga yang bersikap “menunggu yang lain dulu” ada 27 persen. Sementara mereka yang menolak divaksin karena merasa sehat berjumlah 21 persen.

Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting melakukan riset dengan 1.202 responden dari 34 Provinsi pada 16 – 19 Desember 2020. Hasilnya 37 persen responden bersedia menerima vaksin, 40 persen tidak tahu, dan ada 17 persen yang menolak divaksin.

Warga yang ragu atau menolak untuk divaksin, boleh jadi karena belum memahami secara utuh mengenai pentingnya dan manfaat vaksin. Ini belum lagi permasalahan beredarnya hoax yang isinya menyesatkan warga soal penanganan COVID-19 dan vaksin. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mencatat sejak Januari 2020 hingga 1 Maret 2021, terdata ada 1.457 berita dan isu hoaks terkait COVID-19.

Peran Strategis Kehumasan Pemerintah

“Inilah tantangan yang dihadapi oleh kehumasan pemerintah atau yang dikenal dengan government public relations,’’ ujar Widodo Muktiyo, Staf Ahli Menteri Kominfo. Tantangannya adalah meyakinkan warga berpartisipasi dalam vaksinasi dengan pendekatan persuasif dan edukatif. Sementara hoax terkait penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi terus beredar di media sosial yang dikonsumsi warga.

Kemkominfo sebagai jangkar dari penyelenggaraan kehumasan pemerintah, menurut Widodo, akan terus berupaya meningkatkan kualitas informasi mengenai kebijakan, penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat – termasuk dalam hal penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Hal ini sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat sesuai fungsi Kemkominfo sebagai Government Public Relation (GPR).

Tantangan lain yang juga dihadapi oleh pelaksana humas pemerintah adalah jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa dan tersebar secara tidak merata di ribuan pulau – membuat pemerintah kesulitan dalam menyampaikan informasi yang berkualitas terkait penanganan COVID-19 dan vaksinasi.

Peran strategis humas pemerintah, kata Widodo lagi, antara lain adalah melaksanakan komunikasi yang diarahkan kepada upaya- upaya pelayanan pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum. “Hal lain yang juga tak kalah penting adalah komunikasi yang diarahkan pada upaya-upaya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya, dalam forum Bakohumas yang diselenggarakan Kementerian Sekretariat Negara pada 3 Maret 2021 lalu, di Jakarta.

 

 

Keterangan Foto:

 

Sejumlah tenaga kesehatan mengikuti vaksinasi dosis pertama vaksin COVID-19 Sinovac di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/2/2021) - Antara, M. Risyal Hidayat.