Jawa Tengah Jadi Atensi Pemerintah pada Pilkada Serentak 2020

JPP, SEMARANG – Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang menjadi atensi pemerintah dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Pasalnya, Jawa Tengah merupakan provinsi kedua terbanyak yang melaksanakan Pilkada, yakni sebanyak 21 daerah setelah Sumatra Utara sebanyak 23 daerah.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen Wawan Kustiawan dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Brigjen Yusran Yunus dalam Forum Komunikasi dan Koordinasi di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (27/12/2019).

Adapun 21 Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak tahun depan adalah Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Boyolali.

Kemudian Kabupaten Blora, Kabupaten Kendal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Demak.

Yusran mengatakan ada tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 yang sudah ada di depan mata. Di antaranya penyelesaian pencairan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penyelenggara pemilu tingkat daerah, serta aparat keamanan tingkat daerah yang sampai dengan saat ini masih terdapat beberapa kendala.

Oleh karena itu, diperlukan penerapan kebijakan secara cepat, tepat, terukur dan komprehensif sehingga tidak menjadi permasalahan dan tidak mengganggu jalannya tahapan Pilkada.

Sementara potensi kerawanan dalam persiapan Pilkada serentak tahun 2020 di antaranya adalah keterlambatan pencairan NPHD bagi penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) serta bagi aparat keamanan (TNI-Polri), belum optimalnya kesiapan daftar pemilih, adanya potensi calon tunggal, sengketa pencalonan dikarenakan jumlah daerah yang banyak, dan sosialisasi penyelenggaraan pilkada yang belum optimal.

“Pemerintah telah mempersiapkan segala dukungan dan fasilitas kepada penyelenggara pilkada dan aparat keamanan sebagai langkah awal agar mampu untuk meminimalisir potensi kerawanan tersebut,” kata Yusran.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Drajad Yulianto mengatakan berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019, dirinya cukup optimistis pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berjalan lancar.

“Saat ini tahapannya di samping menyusun soal petunjuk teknis, kemudian sosialisasi sehingga harapannya partisipasi masyarakat cukup tinggi, ini beban utamanya. Kalau pemilu tahun 2019 itu tingkat partisipasi masyarakat di Jawa Tengah mencapai 81 persen, karena memang tren partisipasinya berbeda, peserta pemilunya cukup banyak, keterlibatan caleg untuk mendorong masyarakat ke TPS juga cukup tinggi,” katanya.

Lebih lanjut Kabag Binops Roops Polda Jateng AKBP Budi Agustiawan mengungkapkan sejumlah daerah yang memiliki potensi kerawanan adalah Pekalongan Kota, Kota Semarang, Rembang, Kota Surakarta, Magelang Kota, dan Purbalingga. (pol)