Soal Jiwasraya, Menteri BUMN: Sinergi dengan Kemenkeu, Prioritas Penyelesaian Nasabah

:


Oleh Berry, Jumat, 17 Januari 2020 | 10:50 WIB - Redaktur: Admin - 283


JPP, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa Kementerian BUMN terus bersinergi dengan Kementerian Keuangan, untuk melakukan langkah-langkah terkait Pembentukan Jiwasraya Putra sesuai arahan Presiden untuk penyelesaian dengan nasabah.

“Sudah saya sampaikan kan waktu itu kan, berkali-kali bahwa membentuk holding, dari holding itu sudah ada cashflow Rp 1,5-2 triliun, lalu pembentukan Jiwasraya Putra, di mana Jiwasraya Putra itu nanti kita cari partner strategic di mana angkanya Rp 1-3 triliun,” ujar Erick menjawab wartawan usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Pembentukan holding, menurut Menteri BUMN, juga kalau ditarik 4 tahun ke depan bisa sampai Rp 8 triliun. Erick juga menambahkan bahwa ada aset-aset saham yang hari ini sudah ada dideteksi dan valuasinya bisa sampai Rp 2 triliunan sampai Rp 3 triliun.

“Dengan konsep itu ya saving plan bisa berjalan. Nah, yang lainnya tentu yang namanya polis juga itu menjadi bagian dari solusi juga yang akan kita lakukan. Tentu dengan restrukturisasi yang mungkin tadinya bunganya tinggi menjadi bunga yang real, ya yang bunga benaran. Nah kalau itu bunga benaran ya kan cash flow-nya akan terjamin, gitu,” papar Erick.

Mengenai rencana pengembalian dana nasabah, Menteri BUMN menyampaikan bahwa akan dikembalikan dengan bertahap setelah holding-isasi ditandatangani sekitar akhir Februari.

“Karena itu kan memang salah satu yang kita usulkan juga bagaimana Menteri BUMN juga bisa me-merger ataupun melikuidasi, itu menjadi tupoksinya, tapi Ibu Sri Mulyani sendiri nanti kan untuk menjual atau misalnya penyuntikan,” jelas Erick.

Untuk pertemuan dengan DPR pada 20 Januari, Menteri BUMN menyampaikan bahwa pertemuan bersama Menteri Keuangan dan akan dijelaskan secara terbuka, transparans, dan yang pasti sangat amat memprioritaskan, sesuai dengan arahan Presiden, untuk penyelesaian nasabah.

Asabri

Mengenai Asabri, menurut Menteri BUMN, konsepnya lebih asuransi yang sudah memang domain pemerintah, tentu cash flow yang diberikan itu sangat konsisten dari Menteri Keuangan.

“Jadi tidak ada issue cash flow itu berhenti, apalagi buat para prajurit, sudah pasti itu di-guarantee. Tetapi di sisi lain ketika ada investasi di saham, nah itu kan sama,” ujar Erick.

Lebih lanjut, Menteri BUMN menyampaikan bahwa untuk membentuk Good Corporate Government di Kementerian BUMN syaratnya adalah leader yang memiliki akhlak, loyalitas, dan teamwork.

“Jadi menurut saya… ya ini proses yang akan terus saya rasa berlanjut ya. Untuk semua pimpinan-pimpinan yang tidak menerapkan ini, ya akan terkena, pasti. Apakah itu dicopot, tetapi kalau yang kasusnya hukum, akan terproses,” tegas Erick.

Tetapi di lain pihak, menurut Erick, kalau melihat respons luar biasa kepada Indonesia kemarin, dari Abu Dhabi dan United Arab Emirates, untuk menanamkan uang sampai Rp 300 trilun.

“Jadi kepercayaan ke Indonesianya tetap ada. Nah yang menarik, di dalam komponen itu juga banyak yang namanya perusahaan BUMN. Pertamina dengan ADNOC refinery, Pertamina dengan Mubadala refinery, bahkan PLN sama Masdar bisa yang namanya tenaga listrik surya, ya kan. Jadi tidak lagi pakai fosil, jadi surya,” ulas Erick.

Di akhir wawancara, Erick menyampaikan bahwa likuditas Asabri aman dan terjamin karena cash flow-nya sebenarnya asetnya semua masih bagus. (stkb/nbh)