:
JPP, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa yang ingin dikerjakan pemerintah secara makro dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan hanya satu, yaitu membangun kepercayaan (trust), baik dari dalam negeri maupun luar.
“Ini yang ingin kita bangun. Sehingga yang namanya stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan menjadi sebuah hal yang mutlak yang harus kita kerjakan,” ujar Presiden saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020, di Grand Ballroom, The Ritz Carlton, Pacific Place Sudirman, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Kepala Negara juga menyampaikan bahwa persoalan saat ini yang sudah sering disampaikan dan bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan, yaitu defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan, yang ini sangat fundamental sekali, sangat mendasar sekali.
“Problem besarnya memang masih banyaknya peraturan-peraturan yang menghambat kita, baik itu undang-undang, baik itu peraturan pemerintah, baik itu peraturan di tingkat pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Ini ruwet sekali. Meruwetkan kita semuanya,” jelas Presiden.
Untuk itulah, Kepala Negara menegaskan bahwa maksimal minggu depan Pemerintah akan mengajukan kepada DPR omnibus law.
“Ada 79 undang-undang yang akan kita revisi sekaligus, yang didalamnya ada 1.244 pasal yang akan direvisi. 1.244 pasal yang ingin kita revisi. Yang itu kita lakukan karena pasal-pasal ini menghambat kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam memutuskan untuk merespons setiap perubahan-perubahan yang ada di dunia,” tutur Presiden.
Selanjutnya, Kepala Negara menambahkan bahwa dunia berubah sangat cepat sekali, setiap hari, setiap detik, dan itu mempengaruhi ekonomi. Sehingga, jika undang-undang kaku, peraturan pemerintah kaku, dan peraturan daerah kaku, maka ada perubahan yang ada tidak bisa direspons dengan cepat.
“Kita tidak bisa melangkah karena kecegat, tercegat, terhambat oleh aturan-aturan yang kita buat. Dan kita harapkan, saya sudah sampaikan kepada DPR mohon agar ini bisa diselesaikan maksimal 100 hari. Ini kerja yang cepat sekali kalau ini jadi,” ulas Presiden.
Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga menyampaikan akan mengangkat dua jempol, kalau DPR bisa menyelesaikan aturan omnibus law dalam 100 hari. “Tidak hanya saya, saya kira bapak-ibu dan saudara-saudara juga wajib mengacungi jempol kepada DPR kalau selesai 100 hari. 1.244 pasal yang harus diselesaikan,” jelas Presiden.
Kalau aturan omnibus law nanti betul-betul keluar, Kepala Negara menegaskan bahwa akan ada sebuah perubahan besar sekali dalam pergerakan ekonomi dan membuat kebijakan-kebijakan.
“Kalau ini selesai, nanti kita akan menginjak ke kebijakan-kebijakan berikutnya. Karena di situ nanti ada urusan yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja, ada urusan yang berkaitan dengan perpajakan dan yang lain-lainnya,” ujar Presiden.
Menyangkut sektor keuangan, Kepala Negara juga menyampaikan bahwa nanti juga akan memiliki aturan mengenai sovereign wealth fund.
“Begitu itu nanti jadi keluar, saya tadi sudah bisik-bisik kepada Pak Ketua OJK dan Bapak Gubernur BI. Hati-hati, begitu aturan mengenai sovereign wealth fund buatan kita dapat, akan ada inflow. Mungkin, mungkin minimal 20, 20 miliar, bukan rupiah tapi USD. 20 miliar, sudah ada lembaga-lembaga yang sudah mau naruh. Enggak usah saya sebutkan lembaganya,” papar Presiden.
Angin ini akan lebih besar lagi, menurut Kepala Negara, apabila pasal-pasal yang diajukan ke omnibus law nanti disetujui oleh DPR, akan memberikan sebuah pergerakan sehingga ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik.
“Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua OJK bahwa sektor keuangan secara umum bergerak stabil. Ini bagus karena negara-negara lain dan tadi sudah disampaikan, baik oleh Bank Dunia, oleh IMF bahwa pertumbuhan ekonomi dunia ini akan turun di tahun 2020 ini tetapi sektor keuangan kita secara umum stabil,” tutur Presiden.
Meskipun pertumbuhan kredit turun, tadi disampaikan 2018 kira-kira 11-12, tahun ini 6 koma, Kepala Negara menyampaikan memang turun, tetapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu.
“Diisi oleh pinjaman offshore yang tadi jumlahnya kalau enggak keliru ingat 130 triliun rupiah. Ini sebuah angka yang juga sangat besar sekali yang juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita,” tegas Presiden.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua OJK Wimboh Santoso, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menkeu Sri Mulyani, Seskab Pramono Anung, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (stkb/nbh)