Menko Polhukam dan Mendagri Perkuat Koordinasi Sukseskan Pilkada 2020

JPP, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sepakat untuk memperkuat koordinasi dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 yang akan dilaksanakan di 270 daerah.

Hal itu diungkapkan Menko Polhukam usai melakukan kunjungan kerja dan bertemu dengan Mendagri di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

“Banyak hal tadi yang dibicarakan, yang tentu tidak bisa disampaikan di sini karena uraiannya panjang, yang penting kita akan menguatkan koordinasi, terutama menjelang Pilkada pada tahun ini,” katanya.

Selain itu, Menko Polhukam menambahkan, pertemuan juga membahas tentang kesiapan Kemendagri sebagai leading sector pembina pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak di 270 daerah itu.

“Untuk lebih memastikan kesiapan, terutama Kemendagri sebagai penjuru utamanya. Kemudian nanti institusi-institusi lain. Pada intinya kita siaplah menyelenggarakan Pilkada 2020 yang berjumlah 270. Insyaallah aman dan lancar, itu saja,” tegasnya.

Sementara itu, Mendagri mengungkapkan, sebagai kementerian yang bernaung di bawah koordinasi Menko Polhukam, kunjungan tersebut dianggapnya sebagai suatu kehormatan bagi jajaran Kemendagri.

“Kemendagri kan salah satu kementerian yang di bawah koordinasi Bapak Menko Polhukam, saya sendiri itu sering ke tempat beliau untuk rapat, dan kunjungan ini adalah kehormatan bagi jajaran Kemendagri dikunjungi langsung oleh Bapak Menko,” kata Mendagri.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga memaparkan terkait peran strategis Kemendagri untuk menjadi Poros Pemerintahan Dalam Negeri dalam menjaga stabilitas politik nasional.

“Bapak Menko ingin memahami apa saja tugas-tugas dari Kemendagri, dan saya sudah sampaikan bahwa paling utama adalah menjaga stabilitas sosial politik, terutama politik di tingkat nasional, karena Mendagri adalah pembina politik. Saya juga menjelaskan aspek-aspek regulasi, aspek keuangan, aspek pengawasan, dan lain-lain kepada Bapak Menko,” terangnya. (dgr)