:
JPP, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dalam membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur nantinya, pemerintah akan menggunakan skema investasi dan kerja sama, bukan pinjaman.
“Yang kita tawarkan, satu: tidak pinjaman. Kedua, tidak ada government guarantee, tidak ada. Jadi semuanya kerja sama,” tegas Presiden saat bertemu wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020) kemarin.
Untuk memudahkan Indonesia melakukan berbagai kerja sama, Kepala Negara telah mengundang tiga tokoh internasional sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota negara baru. Ketiganya, menurut Presiden adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, CEO Soft Bank Masayoshi Son, dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.
Lebih lanjut, Kepala Negara menyebutkan bahwa dewan pengarah tersebut merupakan figur-figur yang memiliki reputasi baik di dunia internasional.
“Karena saya melihat beliau-beliau ini, Syekh Mohamad Bin Zayed Al Nahyan, Masayoshi Son, kemudian Tony Blair, adalah person-person yang memiliki reputasi yang baik di dunia internasional. Nantinya memang kitalah yang menyelesaikan operasional persoalan-persoalan yang ada di lapangan,” jelas Presiden.
Selain itu, menurut Kepala Negara, pemilihan tokoh-tokoh tersebut juga diharapkan bisa membangun kepercayaan dari dunia internasional. Dengan terbangunnya kepercayaan, maka akan memudahkan bagi Indonesia untuk melakukan berbagai kerja sama.
“Kerja sama KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), PPP (public private partnership), dan kerja sama yang lainnya yang akan segera kawasan ini bisa segera diselesaikan. Jadi arahnya ke sana,” jelas Presiden.
Sementara itu, terkait bentuk pemerintahan ibu kota baru nantinya, Kepala Negara menyebut kemungkinan besar masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur. Namun, hal itu masih bisa berubah dalam pembahasan di DPR.
“Yang paling penting, kemarin saya titip ke Bappenas yang menyiapkan ini, ada fleksibilitas organisasi sehingga ada kecepatan di situ. Artinya, tidak seperti organisasi-organisasi yang sudah ada seperti sekarang ini. Artinya, kota itu adalah wilayah administratif,” ulas Presiden.
Adapun terkait Badan Otorita Ibu Kota, hingga saat ini Kepala Negara belum memutuskan siapa yang akan memimpinnya. Menurut Presiden, beberapa usulan kandidat sudah masuk kepada dirinya.
“Belum, ini kelas berat. Harus kelas berat karena menyangkut ngerti masalah keuangan, utamanya keuangan global, tapi ngerti juga mengenai urban planning, mengenai tata kota, dan memiliki jaringan internasional,” ungkap Presiden. (stkb/bpmi/nbh)