Jakarta, InfoPublik - Lelang dini. Begitulah istilah yang mencuat di lingkungan dunia konstruksi di tanah air, dalam beberapa tahun terakhir ini.
Adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang kerap mengumumkan adanya lelang dini. Untuk paket pekerjaan infrastruktur Tahun Anggaran (TA) 2022 ini misalnya, demikian keterangan tertulis Kementerian PUPR, Kamis (20/01/22), sudah dimulai sejak November 2021. Bahkan, untuk persiapannya telah dilakukan sejak Oktober 2021.
Lelang dini di Kementerian PUPR TA 2022 itu ditargetkan selesai pada Januari 2022. Sebagai informasi, total paket pekerjaan infrastruktur yang berada di bawah Kementerian PUPR mencapai 3.800 paket pekerjaan. Dari jumlah tersebut 40 persennya akan dilakukan dalam lelang dini. Nilainya diperkirakan mencapai Rp16 triliun.
Secara umum lelang dini adalah suatu pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya yang dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya, sebelum penetapan DIPA/DPA atau RUP (Rencana Umum Pengadaan) diumumkan. Justifikasi terkait lelang dini dapat didasarkan pada Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 73 Ayat 2.
Lelang dini dapat dilakukan untuk pertama pengadaan barang/jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan barang/jasa yang lama, kedua pekerjaan kompleks, dan ketiga pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti.
Dengan adanya lelang dini, maka dilakukan pemetaan terhadap paket – paket prioritas dan pekerjaan yang bernilai besar dan bersifat kompleks dapat menjadi upaya mitigasi risiko – risko seperti gagal lelang, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, keterlambatan karena kelangkaan material, dan lain sebagainya.
Terkait dengan proyek infrastruktur, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan untuk terus meningkatkan kualitas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely).
“Saya pastikan kegiatan strategis di Kementerian PUPR tetap berjalan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak pandemi COVID-19,” kata Basuki.
Hal ini selaras dengan presentase kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB Nasional sebesar 10,7 persen. Belanja infrastruktur masih menjadi tumpuan dalam membantu pertumbuhan perbaikan ekonomi nasional, di samping kegiatan investasi dan ekspor yang masih rendah akibat pandemi COVID-19.
Mempercepat Program
Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komite II DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (19/1/2021), Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan pelaksanaan lelang dini TA 2022 berjalan sejak Oktober 2021. Itu dilakukan untuk percepatan pelaksanaan program 2022
"Dalam waktu dekat akan dilaksanakan penandatanganan kontrak untuk lebih dari 1.400 paket pekerjaan,” ujar Wamen Wempi dalam raker yang dipimpin Ketua Komite II DPD Yorrys Raweyai. Raker ini membahas program kerja Kementerian PUPR 2022 serta capaian pembangunan infrastruktur 2021.
Dalam catatan Wamen John Wempi Wetipo, TA 2022 Kementerian PUPR mengelola pagu anggaran sebesar Rp100,6 triliun. Anggaran tersebut ditujukan untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan pada masa Pandemi COVID-19.
"Kebijakan khusus pelaksanaan program Kementerian PUPR di 2022 yaitu, penyelesaian Proyek Strategi Nasional (PSN), dukungan infrastruktur untuk persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali, Penataan Kawasan Mandalika, Renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), serta persiapan ASEAN Summit di Tana Mori Labuan Bajo," kata Wamen Wempi yang didampingi Sekretaris Jenderal PUPR Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal PUPR T. Iskandar, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna, Kepala BPSDM Khalawi Abdul Hamid, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Konstruksi Dewi Chomistriana.
Di bidang sumber daya air, Kementerian PUPR memprogramkan, antara lain pembangunan 37 bendungan, 21 embung, 160 Km pengendali banjir serta pengaman pantai, dan 2,86 m3/detik ketersediaan air baku.
Di bidang Jalan dan Jembatan akan dibangun 9,2 Km jalan tol, 354 Km jalan baru, 23.715 meter jembatan dan 1.072 meter flyover atau underpass.
Di bidang permukiman akan dibangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berkapasitas 1.637 liter/detik untuk sekitar 1,02 juta sambungan rumah, pengelolaan sampah untuk 21.000 Kepala Keluarga (KK), pengolahan air limbah untuk 8.410 KK, penanganan kawasan kumuh seluas 802 ha, 8 PLBN terpadu, 729 unit pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan, olahraga, dan pasar.
Selanjutnya di bidang perumahan yaitu dengan membangun 5.141 unit rumah susun, 1.823 unit rumah khusus; 101.250 unit rumah swadaya serta 20.500 unit prasarana sarana dan utilitas (PSU).
“Untuk pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT) di tahun 2022 ditargetkan dapat menyerap 700.000 pekerja sebagai penerima manfaat,” kata Wamen Wempi.
Program PKT 2021 Serap 1,8 Juta Pekerja
Wamen Wempi juga menyampaikan, bahwa realisasi anggaran 2021 mencapai Rp143,5 triliun atau 94,3 persen. Capaian pembangunan di bidang sumber daya air telah terbangun 48 bendungan, 43 embung, 261 Km pengendali banjir dan pengaman pantai serta 4,57 m3 /detik ketersediaan air baku.
Bidang Jalan dan Jembatan membangun sepanjang 123 Km jalan tol, 710 Km jalan baru, 30.112 meter jembatan; dan 2.321 meter flyover/underpass.
Di bidang permukiman telah terbangun SPAM dengan kapasitas 2.065 liter/detik untuk sekitar 1,02 juta sambungan rumah, 1,19 juta Kepala Keluarga (KK) penanganan sampah, 386 ribu KK pengelolaan air limbah, 4.194 Ha penanganan kawasan kumuh, delapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu, 1.593 unit pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan, olahraga, dan pasar. Kemudian dibidang perumahan bangun sebanyak 7.024 unit rumah susun (194 tower), 3.311 unit rumah khusus, 127.091 unit rumah swadaya dan 25.765 unit prasarana sarana dan utilitas (PSU).
“Untuk program PKT 2021 terlah berhasil menyerap sekitar 1,8 juta pekerja,” terang Wamen Wempi.
Ketua Komite II DPD, Yorrys Raweyai, menyampaikan raker ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Komite II DPD RI bersama Kementerian PUPR untuk membahas program kerja Kementerian PUPR 2022 di daerah dalam rangka melaksanakan Program Prioritas Nasional (PSN) serta rencana kerja pemerintah di 2022.
“Saya menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo berserta jajaran atas terlaksananya sinergisitas antara Komite II DPD RI dengan Kementerian PUPR sebagai mitra dalam rangka mendorong pembangunan di daerah,” tutur Yorrys Raweyai.
Hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal PUPR, Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal PUPR, T. Iskandar, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Herry Trisaputra Zuna, Kepala BPSDM, Khalawi Abdul Hamid, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Konstruksi, Dewi Chomistriana.(*)
Ilustrasi, Program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian PUPR TA 2021 serap 1,8 juta pekerja (Dok. Kementerian PUPR)
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id
