Koperasi Merah Putih adalah Fondasi Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Pekanbaru, InfoPublik — Pembentukan Koperasi Merah Putih (KPM) di Provinsi Riau baru mencapai 40,12 persen atau 747 dari total 1.862 desa dan kelurahan. Dengan adanya pencanangan peluncuran program nasional ini pada 12 Juli 2025 mendatang, Provinsi Riau didesak segera menyelesaikan pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop) RI, Koko Haryono, saat memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Program Koperasi Merah Putih di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Kamis (22/5/2025).

"Percepatan ini penting untuk mendorong pembangunan ekonomi dari desa. Pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan merata, dan koperasi desa adalah salah satu instrumen strategisnya," tegas Koko.

Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah jarak (gap) antara desa yang telah melakukan musyawarah desa khusus (MUSDUS) dan yang telah memiliki SK badan hukum koperasi. Oleh karena itu, Kemenkop mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi notaris hingga tingkat desa agar proses hukum bisa lebih cepat.

"Kami menyarankan agar bagi desa yang belum melaksanakan MUSDUS dapat melakukannya serentak dalam satu hari, didampingi oleh notaris yang difasilitasi pemerintah daerah," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufiq Oesman Hamid, menegaskan komitmen Pemprov Riau untuk mengejar target pembentukan koperasi secara menyeluruh.

"Kami akan mengerahkan seluruh kekuatan, termasuk menginstruksikan Sekda kabupaten/kota untuk melakukan kontrol penuh terhadap capaian di wilayahnya masing-masing," ujar Taufiq.

Ia menambahkan bahwa program KPM memiliki arti penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus membangkitkan ekonomi desa melalui pendekatan koperatif.

"Melalui forum ini, kita harapkan tercipta kesepahaman dan percepatan. Koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi desa yang solid jika dijalankan dengan terstruktur dan terarah," pungkasnya.

Dengan dukungan lintas sektor dan sinergi antara pusat dan daerah, Riau ditargetkan mampu memenuhi 100 persen pembentukan koperasi desa dan kelurahan sebelum pertengahan Juli 2025.

(Mediacenter Riau/mrs)