Pemkot Pontianak-Dinsos Kalbar Salurkan Bantuan ke 133 KK Terdampak Bencana

Pontianak, InfoPublik – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kolaborasi dalam penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono secara simbolis menyerahkan bantuan sandang dan makanan siap saji kepada 133 Kepala Keluarga (KK) terdampak bencana alam dan kebakaran di Aula Kantor Camat Pontianak Barat, Kamis (22/5/2025).

“Semoga bantuan ini bisa meringankan beban sekaligus menjadi penyemangat bagi warga untuk bangkit dan kembali produktif,” ujar Edi.

Ia menekankan, Pemkot Pontianak berkomitmen memberikan perhatian serius kepada korban bencana, termasuk melalui program bedah rumah bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

“Bagi yang rumahnya sudah dibangun, harap dirawat dengan baik. Sedangkan yang belum menerima bantuan, datanya sedang kami kumpulkan melalui Dinsos,” tambahnya.

Edi menjelaskan, warga terdampak berhak mengakses berbagai bentuk bantuan, mulai dari sandang, makanan siap saji, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga layanan kesehatan melalui BPJS.

“Bagi yang belum punya BPJS, segera daftarkan melalui Dinsos. Manfaatkan juga bantuan pendidikan untuk anak-anak,” pesannya.

Kepala Dinsos Provinsi Kalbar Raminuddin menyatakan, bantuan yang disalurkan berasal dari anggaran APBD Kalbar dan APBN, termasuk buffer stock bencana yang siap didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota.

“Kami sudah memiliki gudang logistik dan mekanisme penyaluran yang terstruktur, bahkan untuk kondisi darurat,” jelas Raminuddin.

Ia juga mengapresiasi sinergi dengan Pemkot Pontianak dalam mengajukan usulan bantuan ke Kementerian Sosial.

Menurut Kepala Dinsos Kota Pontianak Trisnawati, bantuan terbagi dalam dua bentuk:

• 40 paket sandang berisi kain sarung, handuk, selimut, serta sembako (gula, minyak goreng, beras, mi instan, dan ikan kaleng).

• 470 makanan siap saji seperti rendang daging, gulai ikan, dan ayam balado untuk 93 KK.

“Pendataan kami lakukan secara ketat agar bantuan tepat sasaran, baik untuk korban bencana alam maupun kebakaran,” ujar Trisnawati.

Edi Rusdi Kamtono menegaskan, penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada bantuan darurat, tetapi juga pemulihan jangka panjang, termasuk akses pendidikan dan kesehatan.

“Jika ada anak yang terkendala biaya sekolah, laporkan ke kami. Begitu pula dengan BPJS Kesehatan yang harus dimanfaatkan secara rutin,” tegasnya.

Kolaborasi itu diharapkan menjadi model penanganan bencana berbasis respons cepat dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat. (prokopim/Jemi Ibrahim)