Sumbar Bersiap Jadi Pusat Layanan Halal: BPJPH Dorong Pembentukan UPT Halal Daerah

Padang, InfoPublik – Upaya memperkuat ekosistem industri halal di daerah mulai memasuki babak baru. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI bergerak cepat membangun jaringan layanan di tingkat daerah, dan Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi prioritas dalam pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Halal.

Langkah konkret ini terlihat dari kunjungan koordinasi yang dilakukan BPJPH ke Padang, Selasa (20/5/2025), yang dipimpin oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan BPJPH, Sukismanto Aji, bersama tim teknis. Mereka diterima oleh Kepala Kanwil Kemenag Sumbar yang diwakili Kabid Penais Zawa, Abrar Munanda, serta jajaran Satgas Halal daerah.

Namun pertemuan ini bukan sekadar seremonial. Di baliknya, mengemuka komitmen kuat dan langkah nyata untuk menghadirkan layanan sertifikasi halal yang lebih dekat, cepat, dan efisien bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM halal yang terus berkembang di Sumbar.

“Kami ingin memastikan bahwa sistem layanan halal tidak hanya berhenti di pusat, tetapi menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah,” ujar Sukismanto Aji.

Salah satu tantangan utama selama ini adalah aksesibilitas. Proses sertifikasi halal yang sentralistis kerap menyulitkan pelaku usaha kecil karena jarak, waktu, dan biaya.

Dengan keberadaan UPT Halal di Sumatera Barat, BPJPH berharap proses tersebut bisa lebih efisien, baik dari sisi waktu maupun anggaran.

“Gedung sementara sudah kami siapkan di lantai dua gedung samping Masjid Mambaul Ikhlas Kanwil Kemenag Sumbar. Ini langkah awal agar operasional UPT Halal bisa segera dimulai,” kata Abrar Munanda.

Tak hanya Kemenag, dukungan Pemerintah Provinsi Sumbar juga tampak solid. Dalam pertemuan lanjutan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbar, BPJPH membahas opsi pengadaan kantor UPT, mulai dari hibah lahan hingga pemanfaatan aset daerah.

Kepala BPKAD, Rosail Akhyari, menyatakan siap menindaklanjuti dukungan sarana tersebut. “Ini bagian dari komitmen Pemprov untuk mendorong industri halal lokal. Kami siap mendukung melalui jalur resmi seperti hibah atau pemanfaatan aset daerah,” ujarnya.

Langkah strategis ini adalah bagian dari implementasi kebijakan nasional dalam memperluas cakupan layanan halal. BPJPH melihat potensi besar di Sumatera Barat, yang tidak hanya memiliki basis kuliner dan produk halal yang kuat, tetapi juga ekosistem sosial dan budaya yang mendukung.

Keberadaan UPT Halal di daerah akan mempercepat proses sertifikasi, meningkatkan kepercayaan pasar, dan membuka peluang ekspor produk halal daerah.

“Sinergi seperti ini sangat penting untuk menjadikan Sumbar sebagai pelopor layanan halal yang terintegrasi. Ini bukan hanya tentang label halal, tapi juga tentang ekonomi umat, daya saing UMKM, dan pertumbuhan inklusif,” pungkas Sukismanto Aji.

Setelah pertemuan ini, proses teknis akan segera dimatangkan. Mulai dari verifikasi sarana, penyusunan struktur kelembagaan UPT, hingga pelatihan SDM. Harapannya, UPT Halal Sumbar bisa beroperasi dalam waktu dekat, sehingga masyarakat tidak lagi harus menunggu lama untuk layanan halal resmi dan terpercaya.

Kunjungan BPJPH ke Sumatera Barat menjadi lebih dari sekadar koordinasi. Ini adalah cermin perubahan paradigma, di mana pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi nyata untuk memperkuat sistem jaminan produk halal dari akar rumput. (MC Padang/Marajo/Samsu Rizal/Rusdi PH/Agung H/Darma Surya)