Gubernur Riau: Kritik Mahasiswa Itu Sehat, tapi Harus Beri Solusi

Pekanbaru, InfoPublik — Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan pentingnya penataan ulang kepengurusan dan sistem pendidikan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) agar lebih relevan dengan era globalisasi dan digitalisasi.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri pelantikan pengurus Badan Koordinasi (Badko) HMI dan Korps HMI-Wati (Kohati) Riau dan Kepulauan Riau periode 2024–2026 di Balai Pauh Janggi, Pekanbaru, Sabtu (17/5/2025).

Menurut Wahid, kurikulum dan materi pendidikan kader tidak boleh bersifat kaku, melainkan harus dikembangkan agar selaras dengan tantangan dunia modern. Ia mengajak HMI untuk menjadi organisasi yang adaptif dan tetap relevan di kalangan mahasiswa.

“Pendidikan kader harus kekinian dan tidak harus baku. Kurikulum bisa diadaptasi dengan perkembangan digitalisasi dan globalisasi agar HMI tetap hidup di hati mahasiswa,” tegas Wahid.

Gubernur juga menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan peran serta aktif mahasiswa, termasuk dalam bentuk kritik. Ia menilai kritik yang konstruktif penting sebagai kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

“Pemerintah yang tidak dikritik bisa jadi thaghut. Kritik yang dibarengi solusi itulah kontrol sosial yang sehat,” ujarnya.

Ia mendorong agar kader HMI tidak hanya berperan sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai agen perubahan yang menghadirkan solusi nyata dalam pembangunan daerah, khususnya di bidang ekonomi dan tata kelola pemerintahan.

Di tempat yang sama, Bendahara Umum Pengurus Besar (PB) HMI, Wisnu Sari Nugroho, menyatakan bahwa di tengah tantangan bangsa yang kompleks, HMI tetap berkomitmen hadir sebagai kekuatan perubahan.

Wisnu mengajak seluruh kader di Riau dan Kepri untuk memperkuat sinergi, menjaga independensi organisasi, serta tetap kritis terhadap isu kebangsaan. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antar kader sebagai modal dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur.

“Maka inilah waktunya kita untuk bersatu padu dan bekerja sama dalam memajukan Riau dan Kepri,” ujarnya.

PB HMI menetapkan tiga fokus utama gerakan ke depan, yakni pembangunan SDM, layanan kesehatan inklusif, dan pembangunan berwawasan lingkungan. Menurut Wisnu, wilayah Riau dan Kepri memiliki peran vital dalam sektor ekonomi nasional, terutama melalui sawit dan migas.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan kader dalam berbagai bidang, tidak hanya politik. HMI diharapkan dapat melahirkan tokoh-tokoh strategis di bidang hukum, lingkungan, pendidikan, dan akademik.

“Kita perlu memperluas skala kontribusi kader. Jangan hanya politik. HMI harus mencetak tokoh hukum, aktivis lingkungan, dan akademisi,” tutupnya.

(Mediacenter Riau/wjh)