Dari Desa hingga Kota, RPJMD Maluku Tenggara Ditekankan Menyentuh Semua Lapisan

: Bupati Maluku Tenggara,Muhamad Thaher Hanubun. foto : Rikhard.


Oleh MC KAB MALUKU TENGGARA, Kamis, 15 Mei 2025 | 02:41 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 1K


Langgur, InfoPublik – Bupati Maluku Tenggara (Malra), Muhamad Thaher Hanubun, menegaskan bahwa konsultasi publik merupakan tahap awal yang penting dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Konsultasi ini bertujuan menyerap aspirasi, menggali persoalan, serta mendiskusikan isu-isu sentral pembangunan secara terbuka bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Konsultasi publik ini penting agar masukan yang diberikan menjadi landasan kuat dalam perumusan kebijakan pembangunan lima tahun ke depan,” ujar Hanubun dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Malra, Rabu (14/5/2025).

Ia menyampaikan, tenggat waktu penyusunan RPJMD terbilang singkat yaitu maksimal enam bulan setelah pelantikan kepala daerah. Namun dirinya mengharapkan dokumen ini tetap berkualitas, valid secara data, serta mampu menjawab kebutuhan dan potensi daerah secara riil.

Menurutnya, masukan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk kepala organisasi perangkat daerah (OPD), menjadi kunci dalam menjamin akurasi dan keberlanjutan kebijakan. Setiap kebijakan daerah, lanjutnya, harus memperhatikan kapasitas, kewenangan, dan kemampuan daerah dalam merealisasikannya.

Bupati juga menekankan pentingnya integrasi antara telaah kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan riil masyarakat. Mulai dari petani, nelayan, pelaku pariwisata, koperasi, industri, hingga petugas kesehatan, tenaga pendidik, termasuk masyarakat di desa (ohoi).

"Visi Maluku Tenggara yang Mandiri, Cerdas, Demokratis, dan Berkeadilan menuju Maluku Tenggara Hebat sudah sangat jelas. Semua kebijakan harus menyentuh setiap elemen sosial dan ekonomi masyarakat, dari wilayah perkotaan hingga pelosok,” imbuhnya.

Ia menambahkan, kebijakan yang dirancang tidak perlu banyak, tetapi harus tepat sasaran, relevan terhadap persoalan, dan berbasis pada data yang jelas. Prinsip efisiensi anggaran juga ditekankan, dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Tidak semua yang diinginkan harus diwujudkan. Yang terpenting, kita mampu membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan,” pungkasnya.

MC.Maluku Tenggara/Adolof Labetubun.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC KAB MALUKU TENGGARA
  • Senin, 23 Juni 2025 | 14:41 WIB
Perubahan Susunan OPD Disepakati, Pemkab Malra Siap Wujudkan Birokrasi Efisien
  • Oleh MC KAB MALUKU TENGGARA
  • Senin, 23 Juni 2025 | 05:58 WIB
Bupati Malra: Rumah untuk Warga Weduar Wujud Cinta Kasih
  • Oleh MC KAB NAGAN RAYA
  • Senin, 23 Juni 2025 | 05:36 WIB
Kopdes Merah Putih Dikebut, Pemkab Nagan Raya Turun Langsung ke Desa
  • Oleh MC KAB MALUKU TENGGARA
  • Minggu, 22 Juni 2025 | 05:14 WIB
Pendidikan Dini Jadi Kunci, PKK Malra Soroti Peran PAUD dalam Pembentukan Karakter
  • Oleh MC KAB MALUKU TENGGARA
  • Sabtu, 21 Juni 2025 | 14:52 WIB
Sinergi Pemkab Malra dan Ormas Jadi Kunci Hadapi Tantangan Sosial
  • Oleh MC KAB MALUKU TENGGARA
  • Sabtu, 21 Juni 2025 | 14:46 WIB
RPJMD Malra Disusun, Ketua DPRD Tekankan Pembangunan Berbasis Potensi Riil