Munas VII APEKSI jadi Momen Strategis Kota Dumai Perkuat Khidmat Pembangunan

Dumai, InfoPublik -  Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) T2025, diharapkan menjadi momen strategis Kota Dumai, Riau, dalam memperkuat Khitmad pembangunan, baik secara nasional maupun dari Kota Dumai. 

"Ini merupakan momen yang penuh keberkahan. Alhamdulillah, kami dapat kembali bersilaturahmi dengan banyak kepala daerah, saling membahas isu-isu strategis terkait pemerintahan kota agar kita bisa menghasilkan dan mengembangkan kebijakan, program, maupun inovasi yang mendukung pembangunan kota," ujar Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto dalam Munas VII APEKSI di Convention Hall, Grand City, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (8/5/2024).

Acara ini dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya dan dihadiri Pelaksana tugas (Plt) Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Dumai, Hermanto dan beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Menurut Sugiyarto, Munas APEKSI menjadi momen strategis untuk menjalin kerja sama antar pemerintah kota se-Indonesia dalam upaya memperkuat khidmat pembangunan daerah dan nasional.

Ia berharap, event ini bisa memberikan dampak positif yang masif bagi kota di seluruh Indonesia, wabil khusus untuk Dumai Kota Idaman.

Selain menghadiri pembukaan Munas VII APEKSI, Sugiyarto juga bakal mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan yang berlangsung pada 6 hingga 10 Mei.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto membahas soal kebijakan efisiensi yang diterapkan Pemerintah Pusat hingga daerah.

“Efisiensi itu menguatkan ruang fiskal, efisiensi itu investasi, efisiensi itu visi jangka panjang, membangun pendekatan baru, kultur baru, cara baru, menghilangkan yang mubazir agar tercipta ruang fiskal yang kokoh,” ungkapnya.

Efisiensi perjalanan dinas di seluruh kota, kabupaten, dan provinsi, dinilai mengurangi anggaran sebelumnya hingga Rp 10 triliun. Sementara acara seremonial yang diefisiensi mampu memangkas anggaran Rp4 triliun.

"Seremonial awal Rp48 triliun menjadi Rp45 triliun,” imbuhnya lagi.

Semua pihak dinilai sepaham bahwa efisiensi anggaran pemerintah dilakukan untuk menggunakan kepentingan yang bermanfaat langsung untuk rakyat.

Ia juga mengingatkan seluruh kepala daerah memperkuat sinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Bangun hubungan yang mesra, bangun stabilitas politik atas dasar kekeluargaan dengan Forkopimda, persoalan ormas itu tentang koordinasi dengan Forkopimda. Banyak persoalan selesai ketika Forkopimda solid kompak dengan bapak ibu,” tandas Bima Arya Sugiarto.