Pemprov Malut Percepat Sertifikasi dan Perkuat Kesejahteraan Guru

Sofifi, InfoPublik- Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan mutu pendidikan, dengan memfokuskan langkah pada percepatan sertifikasi guru dan penguatan kesejahteraan tenaga pendidik.

Untuk saat ini, baru sekitar 50 persen dari total 5.800 guru di Malut yang telah memiliki sertifikat pendidik dan berhak atas tunjangan sertifikasi.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara, Abubakar Abdullah, di Sofifi, Senin (5/5/2025).

Ia menyebutkan bahwa Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, telah memberikan arahan tegas agar proses sertifikasi guru dipercepat.

“Ibu Gubernur meminta kami segera mempercepat sertifikasi guru karena ini berpengaruh langsung pada kualitas pembelajaran dan kesejahteraan guru,” ujar Abubakar.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Malut saat ini menjalankan berbagai program berbasis APBN, seperti pembayaran tunjangan sertifikasi guru, insentif bagi guru di daerah terpencil, serta penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa.

Meski pembayaran dilakukan langsung oleh pemerintah pusat, Dinas Pendidikan tetap berperan penting dalam proses verifikasi dan pengawasan data guru penerima.

“Kami hanya melakukan pencatatan dan verifikasi data, sementara pembayaran langsung ditransfer pusat ke rekening guru,” jelas Abubakar.

Khusus untuk pembiayaan kegiatan teknis di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), seperti Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) dan ujian praktik, jelas dia, Pemprov mengalokasikan dana melalui DPA Dinas Pendidikan, karena kegiatan tersebut tidak tercakup dalam Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa).

“Kegiatan teknis seperti UKK yang tidak tercakup dalam BOSDa akan kami biayai lewat DPA, berdasarkan data dan pengajuan dari kepala sekolah,” tambahnya.

Saat ini terdapat 407 sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di bawah kewenangan Pemprov Malut, baik negeri maupun swasta, yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Sedangkan untuk jumlah siswa aktif berdasarkan data Dapodik terbaru mencapai sekitar 63 ribu orang.

Salah satu langkah strategis lain yang telah diterapkan adalah pembebasan uang komite, yang meringankan beban pendidikan bagi keluarga.

Menurut dia, kebijakan ini menjadi penanda pergeseran arah pembangunan pendidikan di Malut dari sekadar membuka akses menuju peningkatan kualitas dan keadilan.

“Dengan dukungan anggaran yang semakin signifikan, serta fokus pada peningkatan sarana prasarana dan penguatan kualitas guru, Pemprov di bawah kepemimpinan Sherly Laos menunjukkan keseriusan menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan manusia di daerah ini,” tandas Abubakar.

(MC Tidore)