Kalimantan Barat Raih Apresiasi Tertinggi Indeks Reformasi Birokrasi 2025

Pencapaian itu tidak datang begitu saja. Gubernur Ria Norsan mengungkapkan, penghargaan merupakan buah dari kerja keras seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalbar yang konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kita satu dari lima provinsi di Kalimantan yang mendapat penilaian terbaik, dan Kalbar meraih kategori tertinggi. Ini momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujar Ria Norsan dengan bangga.

Menteri PANRB Rini Widyantini dalam kesempatan tersebut mengungkap fakta mencengangkan. Implementasi reformasi birokrasi secara nasional telah berhasil mencegah potensi pemborosan anggaran negara mencapai Rp128,5 triliun. Angka fantastis ini dicapai melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ketat.

"Ini bukti nyata birokrasi akuntabel bisa menjadi solusi, bukan beban. Dana yang dihemat bisa dialokasikan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat," tegas Rini.

Keberhasilan Kalbar tidak lepas dari transformasi birokrasi yang dilakukan secara menyeluruh. Dari aspek pelayanan publik, efisiensi anggaran, hingga penguatan sistem pengawasan. Rini menekankan, birokrasi masa kini harus bergeser dari sekadar memenuhi prosedur menjadi birokrasi yang benar-benar berdampak (impactful bureaucracy).

"Bukan sekadar laporan kinerja yang bagus, tapi perubahan yang dirasakan langsung masyarakat. Layanan lebih cepat, program tepat sasaran, dan anggaran benar-benar bermanfaat," paparnya.

Penghargaan ini semakin melengkapi deretan prestasi Kalbar di bidang reformasi birokrasi. Sebelumnya, provinsi ini juga menerima Penghargaan TOP BUMD Award 2025 kategori Bintang Lima. Gubernur Ria Norsan berkomitmen akan terus mendorong perbaikan sistem birokrasi, khususnya dalam hal pelayanan publik dan akuntabilitas keuangan.

"Kami akan jadikan ini sebagai pijakan untuk bekerja lebih keras lagi, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalbar," tutupnya.

Pencapaian Kalbar ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang menyentuh aspek fundamental, bukan sekadar administratif. (irf/nzr)