BBPOM Surabaya Studi Keterbukaan Informasi Publik ke BKKBN Jatim

Surabaya, InfoPublik - Sebagai upaya memperkuat kemitraan dan sinergi program, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya melakukan kunjungan ke Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Senin (28/4/2025). Salah satu agenda utama kunjungan ini adalah mempelajari praktik keterbukaan informasi publik yang telah sukses diterapkan oleh BKKBN Jatim.

Rombongan BBPOM Surabaya yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BBPOM, Budi Sulistyowati, secara langsung melihat berbagai inisiatif keterbukaan informasi, termasuk kunjungan ke ruang wartawan yang dimiliki BKKBN Jatim.

"Hari ini, kami melakukan studi tiru ke BKKBN untuk mempelajari praktik keterbukaan informasi publik. Ini menjadi pemicu semangat kami untuk meniru keberhasilan BKKBN Jatim, yang telah meraih predikat 'Informatif' dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur,"kata Budi.

Ia juga mengapresiasi kinerja pengelola informasi BKKBN Jatim yang dinilai sangat efektif, meskipun dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas. "Kami salut, prakomnya hanya tiga orang, namun mampu mengelola informasi publik dengan sangat baik," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Maria Ernawati menyambut baik kunjungan tersebut. Ia mengaku merasa terhormat dapat berbagi pengalaman terkait pengelolaan keterbukaan informasi publik.

"Saya sangat terhormat mendapat kepercayaan dari BBPOM untuk sharing session terkait keterbukaan informasi publik. Harapan kami, ke depan semua program pembangunan bisa dilakukan secara kolaboratif, sesuai arahan Bapak Presiden,"imbuhnya.

Lebih lanjut, Maria menegaskan bahwa ada banyak potensi kolaborasi antara BKKBN dan BBPOM, khususnya dalam bidang pembangunan keluarga dan peningkatan sumber daya manusia, termasuk pelayanan kepada masyarakat terkait alat dan obat kontrasepsi.

"Banyak program kami yang bersinggungan, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap dapat menguatkan sinergi ini dengan BBPOM,"jelasnya.

Kunjungan ini menjadi langkah konkret mempererat kerja sama antarinstansi dalam mendukung reformasi birokrasi, percepatan penurunan stunting, serta pengawalan mutu obat dan makanan di wilayah Jawa Timur. (MC Jatim/ida-her/eyv)