Pembangunan Daerah Butuh SDM Berkualitas hingga Ekonomi Mandiri

Garut, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Garut menggelar Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan bahwa visi pembangunan Kabupaten Garut selaras dengan visi pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat. Untuk RPJMD 2025-2029, Kabupaten Garut mengusung visi "Garut Hebat dan Berkelanjutan".

Syakur menekankan pentingnya memahami delapan misi utama yang menjadi landasan pencapaian visi tersebut, yakni:

1. Mewujudkan SDM yang berbudaya, berdaya saing, dan adaptif.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bermartabat dan inklusif.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai.
4. Memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan.
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif.
6. Mewujudkan pemerataan infrastruktur dan percepatan pembangunan kawasan pedesaan.
7. Mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berbasis daya dukung, fungsi ruang, dan penanggulangan bencana.
8. Mewujudkan kesalehan sosial, kerukunan antar umat beragama, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

“Visi dan misi ini bertumpu pada tiga trisula utama: pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, pembangunan berkelanjutan, serta penanggulangan kemiskinan,” kata  Abdusy Syakur Amin di Gedung Pendopo, Jalan Kiansantang, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut pada Senin (28/4/2025).

Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menambahkan bahwa pembangunan di Garut memerlukan pendekatan transformatif dan inovatif, bukan lagi menggunakan metode normatif atau budaya lama. Ia menekankan pentingnya penentuan prioritas berbasis kebutuhan masyarakat, kolaborasi multipihak, serta penguatan rencana teknokratik berbasis kajian akademis.

Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, prinsip partisipatif dan transparansi harus dikedepankan agar dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Aris juga menyatakan komitmen DPRD untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas, akuntabel, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat. (Ridwan Nur Faozan/Ihsan Tadris Syifa)