Pemprov Riau Gelar Rakor dengan BNPB, Fokus Cegah Karhutla Musim Kemarau

Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Gedung Daerah Balai Serindit, Kota Pekanbaru, pada Senin (28/4/2025).

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Riau. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, yang sering terjadi pada musim kemarau.

“Kami harap kita bisa komitmen untuk terus memperkuat upaya mitigasi dan penanggulangan karhutla dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait,” ujar Gubri Wahid.

Gubernur Wahid juga menjelaskan bahwa Pemprov Riau telah melakukan pemetaan terhadap daerah yang rawan terjadi karhutla. Ke depan, koordinasi dengan desa-desa yang berisiko akan dilakukan untuk memberikan fasilitas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

"Nanti kita akan rapat dengan desa-desa yang rawan bencana. Kami juga akan memberikan fasilitas untuk memastikan bahwa penanggulangan kebakaran tahun ini tidak mengganggu aktivitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus berupaya untuk meningkatkan sinergi dalam pencegahan dan penanganan bencana, termasuk karhutla, terutama dalam menghadapi musim kemarau yang akan datang.

“Pemerintah Pusat menaruh perhatian yang besar terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan ini. Tapi sekali lagi, kami harapkan kita cegah dari sekarang, jangan sampai ada karhutla,” tegas Suharyanto.

Sebagai wujud keseriusan, kementerian dan lembaga terkait akan melaksanakan apel gelar pasukan yang menjadi agenda terbesar dalam sejarah penanganan karhutla. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Provinsi Riau, salah satu daerah yang paling rawan kebakaran hutan dan lahan.

"Besok kita akan melakukan apel gelar pasukan yang mungkin ini terbesar sepanjang kegiatan penanganan karhutla. Berbagai pejabat negara, mulai dari menteri hingga setaranya, akan datang ke Provinsi Riau. Mari kita buktikan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara maksimal," pungkas Suharyanto.

(Mediacenter Riau/bib)