- Oleh MC KAB RAJA AMPAT
- Minggu, 25 Mei 2025 | 07:16 WIB
: SERUAN: Gubernur Maluku Utara Sherly Laos saat berbicara di tengah-tengah acara halal bihalal dengan ASN. Dok; Sansul Sardi
Oleh MC KOTA TIDORE, Rabu, 23 April 2025 | 16:00 WIB - Redaktur: Eko Budiono - 172
Sofifi, InfoPublik - Momen halalbihalal pertama dalam masa kepemimpinan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, dan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe berlangsung hangat dan penuh keakraban, di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Selasa (22/4/2025).
Sherly menegaskan, pentingnya menjaga komunikasi dan hubungan yang harmonis di antara seluruh ASN, mulai dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga eselon III dan IV.
"Saya berharap momen ini menjadi penguat silaturahmi dan sinergi antarelemen ASN. Semangat kebersamaan harus terus dijaga demi pelayanan publik yang semakin baik, "ujarnya.
Sherly juga menyinggung progres pengangkatan CPNS dan tenaga honorer yang lulus PPPK, seraya memastikan bahwa seluruh proses administratif sedang dalam pengurusan.
Mengacu pada arahan Kemenpan RB, Kemendagri, dan BKN, pengangkatan CPNS akan dilakukan pada Juni 2025.
"Honorer yang sudah lulus PPPK diimbau segera melengkapi administrasi dan memantau keluarnya Nomor Induk PPPK (NEMTEK). Jika sudah keluar sebelum Juni, maka bisa ikut pelantikan Oktober nanti, " katanya.
Dalam kesempatan itu, Sherly juga berdialog langsung dengan para ASN dan PPPK terkait gaji bulan April dan pencairan TTP Maret, yang mana Sherly Laos menegaskan komitmennya untuk mendorong transformasi digital di lingkup pemerintahan, salah satunya adalah penerapan sistem e-Kinerja dan absensi digital melalui aplikasi GASKEN.
"Kita akan mengurangi penggunaan ATK dan menggantinya dengan iPad untuk efisiensi, dan saat ini belanja ATK kita mencapai miliaran rupiah. Dengan sistem digital, kita bisa bekerja lebih efektif dan efisien, " ujarnya.
Sherly menegaskan, pihaknya akan memverifikasi ulang jabatan ASN agar sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian masing-masing.
"Sarjana keuangan harus di BPKAD, lulusan pertanian di Dinas Pertanian, dan seterusnya. Kita ingin penempatan sesuai kompetensi," tegasnya. MC Tidore