Kampar Laksanakan Verifikasi Lapangan Evaluasi KLA 2025, Targetkan Peringkat Nindya

Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar melaksanakan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) dalam rangka Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2025.

Verifikasi ini merupakan bagian dari evaluasi tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia. Tujuannya adalah menilai implementasi kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di daerah. Evaluasi dilakukan secara hybrid, yaitu melalui pemaparan langsung di lokasi dan pendampingan daring oleh tim verifikator pusat.

Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, yang hadir secara daring bersama Wakil Bupati Misharti, menegaskan komitmen kuat Pemkab Kampar untuk terus mendorong pembangunan daerah yang ramah anak.

“Anak-anak adalah investasi masa depan bangsa. Maka menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjamin hak-hak mereka melalui kebijakan dan program yang terintegrasi,” ujar Ahmad Yuzar  di Aula Bappeda Kabupaten Kampar pada Senin (14/4/2025).

Ia menambahkan bahwa Pemkab Kampar telah menerapkan kebijakan yang berpihak pada anak, khususnya dalam penyediaan layanan kesehatan, pengurangan stunting, serta peningkatan perlindungan khusus bagi kelompok anak yang rentan.

“Angka stunting kita di Kampar pada 2024 telah turun ke angka 6,9 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 21 persen. Pada 2025, target kami adalah tidak ada kasus stunting baru, dan menurunkan kasus eksisting menjadi 5 persen,” jelasnya.

Ahmad juga menyampaikan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 akan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk pengadaan makanan tambahan bagi anak stunting selama tujuh bulan ke depan.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mendorong koordinasi dan inovasi di seluruh klaster pembangunan KLA agar Kampar dapat naik peringkat ke level Nindya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar sekaligus Ketua Gugus Tugas KLA, Hambali, menyampaikan bahwa anak adalah potensi strategis yang memiliki peran penting bagi keberlangsungan masa depan daerah dan bangsa.

“Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan program perlindungan anak melalui pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan,” pungkas Hambali.

(Mediacenter Riau/nb)