Katingan Percepat Penurunan Stunting dengan Pendekatan Multisektoral

Kasongan, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan menegaskan komitmen kuatnya dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kalimantan Tengah.

Komitmen itu diwujudkan melalui kehadiran langsung Wakil Bupati Katingan, Firdaus, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting se-Kalimantan Tengah di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Senin (14/4/2025).

Wakil Bupati Firdaus menekankan bahwa stunting merupakan isu strategis yang menentukan kualitas generasi mendatang. "Di Katingan, kami tidak hanya fokus pada angka, tapi memastikan implementasi program berjalan efektif di lapangan," ujar Firdaus.

Ia menyebut tiga pilar utama penanganan stunting di Katingan yakni intervensi gizi spesifik melalui program PMT bagi ibu hamil dan balita, peningkatan akses sanitasi dengan percepatan pembangunan MCK sehat, serta dukasi kesehatan keluarga melalui pendampingan posyandu dan kader desa.

Pemkab Katingan berkomitmen menerjemahkan rekomendasi ini dalam program konkret, termasuk pelatihan kader gizi di 154 desa, pembangunan 50 unit MCK sehat tahun 2025, pendampingan khusus bagi 1.000 keluarga risiko stunting serta inovasi "Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan" berbasis komunitas.

"Target kami tidak hanya menurunkan angka, tapi menciptakan generasi Katingan yang benar-benar sehat dan berkualitas," tegas Firdaus menutup keterangannya. Dengan pendekatan holistik ini, Katingan optimis dapat berkontribusi signifikan dalam pencapaian target nasional penurunan stunting di 2025.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, yang membuka acara mengungkapkan capaian positif penurunan stunting di Kalteng sebesar 10,5 persen, melampaui rata-rata nasional. "Prestasi ini patut disyukuri, namun kita tidak boleh berpuas diri. Kolaborasi multisektor harus terus diperkuat," tegas Edy.

Kepala Bapperida Provinsi Kalteng, Ir. Leonard S. Ampung, dalam paparannya menekankan pentingnya konsistensi kebijakan. "Penanganan stunting membutuhkan sinergi dari tingkat provinsi hingga desa. Konvergensi program harus benar-benar dirasakan masyarakat," jelas Leonard.

Rakor yang dihadiri oleh BKKBN, Dinas Kesehatan, dan lembaga teknis terkait ini menghasilkan beberapa rekomendasi strategis yakni pemetaan wilayah prioritas berdasarkan data stunting terbaru, optimalisasi peran kader posyandu dalam pendampingan keluarga, integrasi program lintas OPD untuk intervensi lebih efektif serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis desa.