- Oleh MC KOTA PONTIANAK
- Senin, 12 Mei 2025 | 17:46 WIB
:
Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT, Sabtu, 22 Februari 2025 | 19:33 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 434
Jakarta, InfoPublik – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melantik Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) terpilih, Ria Norsan, dan Wakil Gubernur Kalbar terpilih, Krisantus Kurniawan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Pelantikan ini merupakan bagian dari pelantikan serentak 961 kepala daerah, termasuk 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota.
Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15/P Tahun 2025 dan Nomor 24/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030.
Dalam prosesi pelantikan, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," ucap Presiden Prabowo saat mendiktekan sumpah jabatan.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pelantikan serentak ini merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, menandai komitmen kuat dalam sistem demokrasi yang terus berkembang.
"Pelantikan ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara besar dengan demokrasi yang hidup, berjalan, dan dinamis. Kita adalah bangsa keempat terbesar di dunia dengan sistem pemerintahan yang terus berkembang," ujar Prabowo.
Presiden juga mengingatkan kepada para kepala daerah mengenai tugas utama mereka sebagai pelayan rakyat.
"Tugas saudara adalah membela kepentingan rakyat, berjuang untuk kesejahteraan mereka, dan memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak positif bagi masyarakat," tegasnya.
Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman, mengingat kepala daerah berasal dari berbagai partai politik, agama, dan suku yang berbeda.
"Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda, dari agama yang berbeda, dari suku yang berbeda, tetapi kita semua lahir dalam keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia," tambahnya.
Seusai pelantikan, Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa langkah awal yang akan dilakukan adalah penataan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalbar, sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kami akan melakukan penataan OPD untuk memastikan efektivitas kinerja pemerintahan. Pengisian jabatan akan tetap mengikuti prosedur assessment dan open bidding sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Ria Norsan.
Terkait dengan implementasi kebijakan, Ria Norsan menegaskan bahwa program pembangunan akan mengacu pada kebijakan strategis pemerintah pusat.
"Kami akan menyesuaikan rencana pembangunan daerah dengan kebijakan pusat. Mana program yang bisa segera diimplementasikan dan mana yang masih perlu disesuaikan," tambahnya.
Menutup sesi wawancara, Gubernur Ria Norsan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan masyarakat Kalbar.
"Kami mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk bersama-sama membangun daerah ini. Kami berterima kasih atas amanah yang telah diberikan, dan insyaAllah kami akan menjalankan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.
Antusiasme masyarakat Kalimantan Barat dalam menyambut pemimpin baru mereka terlihat dari banyaknya karangan bunga ucapan selamat yang memenuhi halaman Kantor Gubernur Kalbar di Pontianak. Karangan bunga ini datang dari berbagai elemen masyarakat, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan organisasi kemasyarakatan, sebagai bentuk dukungan dan harapan untuk kepemimpinan baru Kalbar.
Dengan kepemimpinan baru yang telah resmi berjalan, masyarakat Kalbar berharap adanya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di berbagai sektor selama lima tahun ke depan.
(adpim)