Konsultasi Publik RKPD 2026: Bengkalis Siapkan Strategi Menuju Kabupaten Bermarwah dan Sejahtera

Bengkalis, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai tahapan awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Acara ini berlangsung di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada Senin (17/2/2025).

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Khairi Fahrizal,menegaskan bahwa RKPD 2026 harus selaras dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk membahas rancangan awal RKPD bersama pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik.

"Melalui forum ini, kami dapat menghimpun berbagai masukan terkait tema, prioritas, fokus, serta target pembangunan tahun 2026. Ini bertujuan untuk mendukung visi Kabupaten Bengkalis menjadi daerah yang bermarwah, maju, dan sejahtera," ujar Khairi saat membacakan pidato tertulis Bupati Bengkalis.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menetapkan tema RKPD tahun 2026, yaitu “Peningkatan Modal Dasar Transformasi untuk Kesejahteraan yang Berdaya Saing melalui Inovasi dan Infrastruktur yang Berkelanjutan”.

Khairi menjelaskan bahwa meskipun kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih belum dilantik, visi, misi, serta program yang sudah dirancang akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyempurnaan Rencana Kerja (Renja).

"RKPD 2026 tetap memperhatikan penggalan periode lima tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2029, serta tahun akhir dari Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah 2021–2026," tambahnya.

Pemkab Bengkalis juga menegaskan bahwa RKPD 2026 akan selaras dengan program prioritas pemerintah pusat, termasuk:

• Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa, santri, ibu hamil, dan balita untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi.
• Pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan kasus tuberkulosis (TBC), serta pembangunan rumah sakit berkualitas di setiap kabupaten/kota.
• Ketahanan pangan, dengan alokasi 20 persen dari Dana Desa untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan membangun lumbung pangan daerah.
• Pendidikan unggulan, termasuk pengembangan sekolah berkualitas dan peningkatan akses pendidikan.

"Untuk percepatan penurunan kemiskinan absolut dan stunting, kami mendorong langkah-langkah strategis yang lebih terstruktur, mulai dari tingkat perangkat daerah hingga desa dan kelurahan. Pelibatan masyarakat juga sangat penting dalam program ini," jelas Khairi.

Selain itu, Pemkab Bengkalis juga menyoroti pentingnya peningkatan efektivitas program unggulan yang telah berjalan.

"Implementasi program harus lebih efisien dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Kami mengajak seluruh perangkat daerah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar memberi manfaat," tegas Khairi.

Forum Konsultasi Publik ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara kesepakatan, yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Bengkalis, perwakilan kepala perangkat daerah, serta pemangku kebijakan lainnya.

Dengan terselenggaranya forum ini, diharapkan RKPD 2026 dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan mempercepat pembangunan yang inklusif di Kabupaten Bengkalis.

#DISKOMINFOTIK