Banjarbaru,InfoPublik - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah melalui penyelenggaraan Entry Meeting Gabungan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024.
Agenda tahunan ini bertujuan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan, Akhmad Fydayeen, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pemeriksaan interim oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
"Ini merupakan entry meeting gabungan untuk LKPD, dan kami berharap setelah pemeriksaan nanti, hasilnya akan baik. Sehingga, output dari kegiatan ini adalah opini WTP atau tidak,"ujar Fydayeen setelah mengikuti kegiatan tersebut di Command Center Kalsel, Banjarbaru, Senin (17/2/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin tahunan yang dilaksanakan oleh BPK, yang memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemerintah Provinsi Kalsel berharap pemeriksaan ini dapat berjalan dengan lancar dan cepat, dengan dukungan penuh dari para Kepala SKPD dalam memenuhi dokumen yang diminta oleh tim BPK.
Fydayeen juga menambahkan bahwa pemeriksaan ini diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga kualitas laporan keuangan dapat meningkat di masa mendatang.(MC Kalsel/Fuz/Eyv)
