Pemprov Riau Optimistis Capai Target Inklusi Keuangan 90 Persen pada 2025

Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau optimistis mencapai target inklusi keuangan 90 persen pada 2025 di daerah terpencil yang masih kurang terlayani akses keuangannya.

"Hal ini telah menjadi perhatian global dan menjadi prioritas pemerintah daerah. Inklusi keuangan memiliki peran penting dalam menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan," ujar Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, M. Job Kurniawan, dalam pertemuan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (13/2/2025).

Menurutnya, target tersebut merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2021, yang menetapkan tingkat inklusi keuangan nasional harus mencapai 90 persen pada 2024.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, indeks literasi keuangan nasional mencapai 65,43 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan nasional berada di angka 75,02 persen.

Sementara itu, Provinsi Riau mencatat indeks literasi keuangan 67,27 persen dan indeks inklusi keuangan 85,19 persen pada 2023. Dengan pencapaian ini, Pemprov Riau hanya perlu sedikit peningkatan untuk mencapai target nasional.

"Ini menjadi tantangan bagi semua pihak terkait untuk mengeluarkan kebijakan inovatif guna meningkatkan inklusi keuangan," kata Job Kurniawan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya akses keuangan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta rendahnya pemanfaatan layanan keuangan digital di beberapa wilayah pedesaan.

Untuk mempercepat pencapaian target, Pemprov Riau telah membentuk 13 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

"TPAKD harus menggali potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan melalui produk dan layanan keuangan, sekaligus mengoptimalkan sumber dana lokal untuk mendukung sektor produktif," jelas Job Kurniawan.

Strategi yang ditekankan meliputi:

• Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar lebih mudah mendapatkan akses pendanaan.
• Peningkatan kredit usaha rakyat (KUR) sebagai solusi bagi pengusaha kecil yang belum tersentuh layanan perbankan.
• Digitalisasi layanan keuangan, termasuk optimalisasi Laku Pandai dan peningkatan literasi digital masyarakat.
• Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) guna meningkatkan kesadaran menabung sejak dini.

Menanggapi hal itu, Kepala OJK Provinsi Riau, Triyoga Laksito, menegaskan bahwa OJK telah menjalankan berbagai program untuk mendukung target inklusi keuangan.

"Kami telah mengoptimalkan program seperti KUR, perluasan layanan Laku Pandai, dan program KEJAR untuk mendorong peningkatan akses keuangan," ungkapnya.

Namun, ia juga mengakui masih banyak kendala yang harus diatasi, terutama dalam memperluas akses keuangan digital di wilayah 3T.

"Untuk mengatasi tantangan ini, kita perlu bersinergi dan terus berinovasi dengan program kerja yang lebih efektif ke depannya," tutupnya.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Pemprov Riau optimistis target inklusi keuangan 90 persen pada 2025 bisa tercapai, sehingga masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan yang aman dan terpercaya.

(Mediacenter Riau/wjh)