Perpres 81/2024 Diresmikan, Kalbar Siapkan Strategi Penganekaragaman Pangan

Pontianak, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemporv) Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-P3BPSDL),  di Ruang Rapat Tengkawang, Kantor Gubernur, Kota Pontianak, Provinsi Kalbar Kamis (13/2/2025).

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson,  mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 terkait penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai kebijakan dan kendala dalam implementasi penganekaragaman pangan dibahas. Selain itu, masukan dari berbagai pemangku kepentingan dikumpulkan sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah.

Pj Gubernur Kalbar Harisson menegaskan pentingnya langkah strategis dalam mewujudkan swasembada pangan. Ia menyatakan bahwa penguatan sistem pangan nasional harus dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

“Di tengah gejolak dunia yang penuh ketidakpastian, kita perlu langkah-langkah preventif untuk menjaga ketahanan pangan agar tidak terdampak krisis global,” ujar Harisson.

Ia juga menekankan bahwa percepatan ini harus melibatkan sinergi antara perangkat daerah, instansi vertikal, serta lembaga pendidikan untuk memastikan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Percepatan penganekaragaman pangan ini juga merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2024. Perpres ini bertujuan untuk:

• Memperkuat sistem pangan nasional.
• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
• Memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pj Gubernur Kalbar mengingatkan bahwa perang dan dinamika global juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Indonesia.

"Negara-negara penghasil beras seperti India, Vietnam, dan Thailand mulai menahan produksi mereka, sehingga kita harus memperkuat ketahanan pangan sendiri," jelasnya.

Terkait penyusunan RAD-P3BPSDL, Harisson meminta seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja berdasarkan data yang valid.

“Kadang-kadang kita menyusun RAD asal-asalan tanpa data yang jelas. Saya harap kita bekerja dengan basis data yang kuat,” tegasnya.

Melalui rakor ini, diharapkan penganekaragaman pangan di Kalbar dapat berjalan efektif dan menjadi solusi dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

(Rfa/irm)