RKPD 2026 Disusun, Pemprov Kalbar Tekankan Sinergi dan Efisiensi Belanja

Pontianak, InfoPublik – Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kalimantan Barat (Kalbar), Linda Purnama, menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalbar Tahun 2026 merupakan langkah awal dalam mewujudkan visi Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

"Melalui forum ini, kita ingin mendapatkan masukan dari berbagai pihak untuk menyusun RKPD yang selaras dengan kebutuhan daerah. RKPD ini nantinya menjadi pijakan utama dalam pembangunan Kalbar," ujar Linda saat  menghadiri Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur, Kota Pontianak, Provinsi Kalbar, Rabu (12/2/2025).

RKPD 2026 akan menjadi tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Linda menambahkan bahwa forum ini juga menjadi bagian dari persiapan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar periode 2025-2030 yang akan dilantik dalam waktu dekat.

"Beberapa hari lagi kita akan menyambut Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar yang baru. RKPD ini akan menjadi manifestasi dari visi dan misi kepemimpinan baru dalam membangun Kalbar ke depan," jelasnya.

Dalam forum ini, Pemprov Kalbar menekankan empat poin utama yang menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD 2026:

1. Efisiensi Anggaran
• Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemprov Kalbar meminta seluruh OPD untuk lebih cermat dalam menyusun anggaran.
2. Penyusunan Program Kegiatan Tahun 2026
• Program-program prioritas harus memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
3. Menghindari Pemborosan Anggaran
• Pemprov Kalbar menginstruksikan agar OPD menghindari aktivitas yang tidak produktif, seperti kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
4. Mendorong Kreativitas dan Inovasi OPD
• Dengan keterbatasan anggaran daerah, OPD diminta untuk lebih kreatif dalam memberikan pelayanan, termasuk dalam mencari sumber pendanaan alternatif seperti skema kerja sama dengan sektor swasta.

"Kita harus cerdas dalam memanfaatkan anggaran yang ada. Jangan hanya mengandalkan APBD, tetapi juga cari peluang investasi dan kerja sama yang bisa mendukung pembangunan daerah," tambah Linda.

Pemprov Kalbar berharap melalui Forum Konsultasi Publik RKPD 2026, seluruh pemangku kepentingan, termasuk jajaran Forkopimda, OPD, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya, dapat memberikan kontribusi nyata dalam menyempurnakan perencanaan pembangunan daerah.

"RKPD yang kita susun saat ini akan menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan di Kalbar. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi semua pihak sangat diperlukan agar pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," tutup Linda.

Dengan adanya forum ini, diharapkan RKPD 2026 dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan Kalimantan Barat yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

(MC Kalbar/rfa/ica)