Papua Selatan Batasi Perjalanan Dinas dan Belanja Seremonial, Ini Arahan Pj Gubernur

Merauke, InfoPublik – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan, Rudy Sufahriadi, menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025 kepada tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Swiss-Belhotel, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada Rabu (12/2/2025).

DPA ini diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR, Inspektorat, dan Sekretariat DPR Papua Selatan, serta beberapa OPD lainnya. Penyerahan dilakukan di sela rapat koordinasi bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan tersebut, Rudy menyampaikan instruksi efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto yang harus diterapkan oleh seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia.

"Saya menyerahkan anggaran untuk digunakan selama satu tahun. Sesuai arahan Presiden, kita harus melakukan efisiensi anggaran dan memastikan setiap kebijakan berjalan dengan baik," ujar Rudy.

Rudy merinci tujuh kebijakan efisiensi anggaran yang harus diterapkan di Papua Selatan:

1. Mengurangi belanja seremonial, seperti studi banding, seminar, dan FGD.
2. Mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen.
3. Membatasi belanja honorarium dengan mengikuti standar nasional.
4. Menekan belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur.
5. Memfokuskan anggaran pada pelayanan publik, bukan sekadar pemerataan anggaran antar OPD.
6. Menyeleksi hibah langsung kepada kementerian, lembaga, atau organisasi.
7. Melakukan penyesuaian APBD berdasarkan transfer ke daerah.

"Kebijakan ini harus kita sepakati dan laksanakan bersama. Saya harap seluruh ASN bisa memahami dan menjalankan instruksi ini dengan baik," tegas Rudy.

Selain membahas efisiensi anggaran, Rudy juga menyoroti program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto.

"Dinas Kesehatan harus segera mensosialisasikan program ini agar masyarakat memahami prosedurnya. Jangan sampai ada ASN yang tidak tahu, karena masyarakat pasti akan bertanya," ungkapnya.

Ia juga meminta Dinas Kesehatan memberikan solusi bagi warga tanpa KTP, KK, atau gadget, agar mereka tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis.

Dalam rapat tersebut, Rudy turut membahas tingkat inflasi Papua Selatan, yang saat ini berada di angka 0,45 persen. Ia menekankan pentingnya peran ASN dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Hasil inflasi ini adalah kerja keras kita semua. Tanpa dukungan ASN, kita bisa berada di peringkat yang lebih tinggi," ujarnya.

Ia juga menyinggung angka kemiskinan Maret–September 2024 berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri. Rudy mengapresiasi OPD yang telah bekerja keras mengurangi angka kemiskinan di Papua Selatan.

"Kita semua ada di Papua Selatan bukan karena keinginan pribadi, tetapi karena amanah. Saya berterima kasih atas kerja keras semua ASN dalam membangun daerah ini," tutup Rudy.

Dengan kebijakan efisiensi anggaran dan fokus pada program strategis, Papua Selatan diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan dana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(McMrk/geet/Af)