Gubernur Sumbar: Pembangunan Harus Berjalan meski Anggaran Terbatas

Padang, InfoPublik – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa pembangunan harus tetap berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, meskipun anggaran terbatas.

Pernyataan ini disampaikan Mahyeldi saat membuka Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran 2025 untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar di Auditorium Istana Gubernuran, Kota Padang, Provinsi Sumbar pada Senin (10/2/2025).

"Kita ibarat meniti di atas benang sehelai. Di tengah keterbatasan anggaran, pembangunan harus tetap berjalan, dan harapan masyarakat tetap diupayakan terpenuhi. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran menjadi kunci utama," ujar Mahyeldi.

Gubernur menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar pembangunan bisa berjalan efektif dan mencapai hasil optimal.

"Perencanaan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran harus selaras, sinkron, serta terukur sesuai kemampuan keuangan daerah," lanjutnya.

Mahyeldi juga mengingatkan bahwa perencanaan dan penganggaran daerah harus sejalan dengan Program Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (PE) hingga 8 persen.
• Menurunkan angka kemiskinan hingga 4,5 persen.
• Menekan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen.
• Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga 0,29 persen hingga 2029.

"Tujuan-tujuan ini tidak bisa dicapai sendiri, kita butuh konvergensi dan kerja sama antara berbagai pihak. Oleh karena itu, entry meeting ini menjadi forum penting dalam merancang kebijakan pembangunan ke depan," tegasnya.

Mahyeldi pun mengapresiasi BPKP Perwakilan Sumbar yang telah menginisiasi evaluasi perencanaan dan penganggaran sebagai langkah untuk memastikan efektivitas belanja daerah.

Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Arif Ardiyanto, menyampaikan bahwa evaluasi perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2025 mencakup lima sektor utama, terdiri dari empat sektor wajib dan satu sektor pilihan.

Empat sektor wajib yang menjadi fokus evaluasi adalah pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan penanganan stunting.

Sementara itu, sektor pilihan yang turut menjadi perhatian adalah sektor pariwisata, yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

"Evaluasi ini dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan informasi awal, konfirmasi gambaran perencanaan dan postur anggaran, hingga analisis potensi ketidakefektifan dalam perencanaan dan penganggaran," jelas Arif Ardiyanto.

(adp/hm/Diskominfotik Sumbar)