- Oleh MC KOTA PONTIANAK
- Jumat, 21 Maret 2025 | 23:08 WIB
: Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Pontianak 2026 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Senin (10/2/2025) | Foto : MC Pontianak
Oleh MC KOTA PONTIANAK, Senin, 10 Februari 2025 | 14:00 WIB - Redaktur: Untung S - 174
Pontianak, InfoPublik – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Hal itu disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Pontianak Tahun 2026, yang digelar di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, pada Senin (10/2/2025).
Pj Wali Kota Pontianak Edi Suryanto dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. "RKPD 2026 mengusung tema ‘Meletakkan Pondasi Pembangunan yang Berkelanjutan dan Inklusif dengan Fokus pada Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, Penguatan Ekonomi, dan Pelestarian Lingkungan serta Budaya’," kata Edi saat membuka forum tersebut.
Fokus Pembangunan pada Empat Aspek Utama
Edi menjelaskan bahwa dalam penyusunan RKPD 2026, Pemkot Pontianak akan memfokuskan pembangunan pada empat aspek utama, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya. Pemerintah akan memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, serta masyarakat miskin dan marginal.
“Kami ingin memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dasar,” tegas Edi.
Penguatan Ekonomi Lokal dan Penerapan Konsep Pembangunan Hijau
Pemkot Pontianak juga akan menitikberatkan penguatan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Sektor perdagangan, pariwisata, pertanian, dan UMKM akan didorong agar semakin produktif dan kreatif. Selain itu, inovasi dan digitalisasi akan dioptimalkan untuk membuka akses pasar yang lebih luas dan menciptakan peluang ekonomi baru.
Dalam aspek lingkungan, konsep pembangunan hijau akan diterapkan, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. "Pembangunan modern tidak boleh mengabaikan kearifan budaya. Oleh karena itu, kami akan memastikan budaya Pontianak tetap lestari seiring perkembangan zaman," ujar Edi Suryanto.
Capaian Ekonomi Kota Pontianak 2024
Edi juga memaparkan capaian ekonomi Kota Pontianak pada tahun 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pontianak tercatat 82,22 poin, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Barat (71,19) dan nasional (75,02). Tingkat kemiskinan di kota ini juga lebih rendah, yakni 4,2 persen, dibandingkan dengan Kalimantan Barat (6,32 persen) dan nasional (8,57 persen).
Namun, tantangan masih ada, terutama dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berada di angka 8,29 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional (4,91 persen). Edi menyebutkan pentingnya kecermatan dalam perencanaan untuk mengatasi masalah ini.
Wujudkan Visi dan Misi Kota Pontianak
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Pontianak, Sidig Handanu, dalam forum tersebut juga menjabarkan sejumlah isu strategis dalam rancangan RKPD 2026. Di antaranya adalah pengelolaan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, manajemen wilayah dan infrastruktur, ekonomi, serta sosial budaya.
“Di infrastruktur misalnya, tahun 2045 seharusnya kita sudah bicara air minum aman dan sanitasi aman,” terang Sidig.
Visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak terpilih, Edi Kamtono dan Bahasan, turut diselaraskan dengan perencanaan ini. Visi mereka adalah “Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis,” dengan misi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, tata kelola pemerintahan yang profesional, dan ekonomi inklusif yang berkelanjutan.
Dengan adanya forum ini, Pemkot Pontianak berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan yang konstruktif agar RKPD 2026 benar-benar menjadi panduan pembangunan yang lebih baik untuk Kota Pontianak di masa depan.
"Kami ingin memastikan bahwa RKPD 2026 berorientasi pada kepentingan masyarakat, berkelanjutan, inklusif, dan sinergis," tutup Edi Suryanto.
Forum Konsultasi Publik ini menjadi wujud keterbukaan Pemkot Pontianak dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat dan memastikan keterlibatan semua pihak dalam merancang masa depan kota yang lebih baik. (bappeda/prokopim/Jemi Ibrahim)