Pemprov Gorontalo Perkuat Pengadaan Barang dan Jasa lewat Katalog Elektronik

Gorontalo, InfoPublik – Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo, M Jamal Nganro, menyampaikan bahwa kegiatan penyamaan persepsi mekanisme pembayaran dalam katalog versi 6.0 bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah terkait pengadaan barang dan jasa.

"E-Katalog ini merupakan bagian dari transformasi digital pengadaan barang dan jasa yang dirancang untuk mempermudah proses, meningkatkan transparansi, serta mengurangi potensi penyimpangan," ujar Jamal di Ruang Rapat Cabana Resort, Boalemo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada Jumat (7/2/2025).

Jamal menjelaskan bahwa implementasi e-Katalog versi 6.0 telah diatur dalam Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2021 dan Perlem LKPP Nomor 294 Tahun 2024. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Menurut Jamal, salah satu pembaruan penting dalam e-Katalog versi 6.0 adalah mekanisme pembayaran yang lebih sederhana dan cepat. Hal ini bertujuan untuk mempercepat transaksi antara penyedia barang/jasa dengan pemerintah.

Selain itu, sistem baru ini juga mendukung sinkronisasi antara sistem pengadaan dan sistem pembayaran, sehingga dapat meminimalisir kendala dalam implementasi di lapangan.

"Kami berharap pemerintah daerah, bank daerah, dan penyedia barang/jasa dapat bekerja sama secara optimal untuk memastikan keberhasilan sistem ini," jelasnya.

Plt KepalaBiro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe, menegaskan pentingnya pemahaman bersama dalam mengimplementasikan katalog elektronik ini.

"Diharapkan seluruh pihak dapat memiliki persepsi yang sama dan bekerja secara sinergis untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Gorontalo menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa. Sistem e-Katalog versi 6.0 diharapkan menjadi solusi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

"Penguatan regulasi dan kolaborasi antar pihak menjadi kunci keberhasilan sistem ini," tutup Sultan.

(mcgorontaloprov/romy)