- Oleh MC PROV GORONTALO
- Minggu, 16 Maret 2025 | 05:32 WIB
: Pj Sekda Batang Ari Yudianto memberikan sambutan saat Musrenbang di Pendapa Kecamatan Batang.
Oleh MC KAB BATANG, Jumat, 7 Februari 2025 | 00:04 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 269
Batang, InfoPublik – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Batang, Ari Yudiano, menegaskan bahwa permasalahan banjir akibat buruknya sistem drainase harus segera ditangani melalui koordinasi lintas sektor.
"Selama ini kita bisa lihat, saat musim hujan, banjir masih terjadi. Ke depan, kita harus memastikan penanganan lebih efektif, terutama terkait drainase di sungai-sungai yang menjadi kewenangan provinsi," kata Ari saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Pendapa Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah pada Rabu (5/2/2025).
Pemkab Batang telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp20 miliar untuk penataan kota dan infrastruktur, namun proses pembangunannya akan dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran.
"Fokus kita memang untuk tata kota, anggaran yang tersedia cukup besar. Namun, tidak bisa dianggarkan sekaligus dalam satu tahun, karena ada kebutuhan lain yang juga harus dipenuhi," jelasnya.
Ari juga menyinggung dampak kebijakan refocusing anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berpotensi mempengaruhi alokasi dana pembangunan.
"Tetap ada anggaran untuk tata kota, tidak semuanya dihilangkan. Bagaimanapun, wajah Kota Batang sebagai ibu kota kabupaten harus tertangani dengan baik," tegasnya.
Salah satu tantangan utama dalam penataan Kota Batang adalah kondisi geografisnya yang berupa dataran rendah serta adanya beberapa aliran sungai yang berada di bawah kewenangan provinsi.
"Batang ini dataran rendah dengan permukaan air yang mudah naik. Jadi, permasalahan banjir akan selalu ada jika tidak ditangani dengan baik," ujarnya.
Ari juga menyoroti Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan tanggul laut, yang saat ini hanya mencakup Pekalongan, sedangkan Batang belum masuk dalam proyek tersebut.
"Kami sedang mengupayakan agar Batang bisa masuk dalam proyek tanggul laut PSN ini," tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Batang dari Fraksi PDI Perjuangan, Tofani Dwi Ariyanto, turut menyoroti dampak refocusing anggaran terhadap pembangunan fisik di Kabupaten Batang.
"Banyak prioritas pembangunan yang harus dikerjakan, tapi dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi anggaran pembangunan fisik, Kabupaten Batang cukup dirugikan. Apalagi, kita juga baru saja terdampak berbagai bencana," ujarnya.
Camat Batang, Luksono Pramudito, juga menegaskan bahwa normalisasi drainase menjadi isu strategis utama dalam Musrenbang Kecamatan Batang.
"Setiap tahun, Batang masih dilanda banjir saat musim hujan. Selain drainase yang belum optimal, faktor air pasang laut juga menyebabkan banjir di beberapa kelurahan, seperti Karangasem Utara dan Klidang Lor," jelasnya.
Sebagai solusi, DPRD Batang telah mengalokasikan anggaran untuk normalisasi saluran Gendingan dan peninggian dua jembatan utama, yaitu jembatan di sungai sebelah Kantor BPJS Kesehatan dan Jembatan KKO Usman di Dukuh Kramalan.
"Anggaran dari aspirasi Dapil 1 telah digunakan untuk dua jembatan tersebut. Sementara untuk penataan kota, usulan desa saja mencapai Rp22 miliar, dan jika isu strategis lainnya dimasukkan, total kebutuhan anggaran bisa melebihi Rp100 miliar," pungkasnya.
(MC Batang, Jateng/Edo/Sri Rahayu)